Energi Juang News, Padang– Bencana besar yang melanda Sumatera Barat dua pekan lalu meninggalkan jejak kehancuran panjang. Meski masa tanggap darurat di sebagian besar wilayah telah berakhir, tiga kabupaten tetap memperpanjang status darurat karena kerusakan yang sangat parah.
Pemerintah Siapkan Langkah Cepat Pemulihan
Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan pemulihan infrastruktur dan kehidupan warga diprioritaskan dalam tiga bulan pertama setelah tanggap darurat ditutup.
“Kami berusaha sementara waktu pemulihan akan dicoba tiga bulan ini. Kalau tidak sesuai tiga bulan, kami tambah tiga bulan lagi,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (24/12/2025).
Tiga daerah yang masih memperpanjang masa tanggap darurat adalah Kabupaten Agam selama 14 hari, Pasaman Barat tujuh hari, dan Tanah Datar lima hari. “Kabupaten Agam mengalami dampak paling berat,” ungkap Arry.
Pembentukan Tim Pemulihan Pascabencana
Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JituPasna) untuk memetakan kerusakan secara menyeluruh. Tim ini akan menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) sebagai panduan pelaksanaan program pemulihan fisik dan sosial.
Menurut data BNPB per 22 Desember 2025, tercatat 12.451 rumah rusak dengan rincian: 2.559 rusak berat, 2.959 rusak sedang, dan 6.933 rusak ringan. Kerusakan fasilitas publik juga cukup besar terdapat 486 infrastruktur umum rusak, 205 rumah ibadah terdampak, 65 fasilitas kesehatan, 216 sarana pendidikan, dan 46 jembatan hancur.
Proyeksi Kerugian dan Rehabilitasi Warga
BNPB memperkirakan kerugian mencapai Rp 13 triliun. Namun Pemprov Sumbar masih melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan angka tersebut.
“Pendataan mencakup kondisi sawah, bangunan, dan fasilitas umum yang rusak,” jelas Arry.
Sementara itu, pembangunan hunian sementara (huntara) sudah dimulai di beberapa wilayah seperti Agam dan Padang Pariaman. “Bahkan sudah ada yang selesai dan dihuni,” katanya.
Antisipasi Banjir dan Relokasi Warga
Pemerintah akan menormalisasi sungai sebagai langkah pencegahan banjir susulan, terutama di daerah aliran sungai yang melebar dan dangkal.
Arry menegaskan, warga yang tinggal di bantaran sungai tidak diperbolehkan kembali ke lokasi lama demi keselamatan mereka.
Data BNPB juga mencatat hingga 18 Desember 2025, korban meninggal mencapai 260 orang, 382 terluka, dan 72 masih hilang.
Redaksi Energi Juang News
