Laporan terbaru SETARA Institute tentang Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 yang menempatkan Salatiga, Semarang, dan Singkawang sebagai tiga kota paling toleran di Indonesia layak dibaca lebih dari sekadar pemeringkatan administratif. Ia merupakan refleksi sosiologis dan politis tentang bagaimana konfigurasi kekuasaan dan kebudayaan dapat berkelindan dalam membentuk watak toleransi yang membumi dalam kehidupan sehari-hari.
Secara politik, menarik bahwa ketiga kota tersebut dipimpin oleh kader partai nasionalis: Salatiga oleh kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sementara Semarang dan Singkawang oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Dalam perspektif teori politik, hal ini dapat dibaca melalui kerangka nasionalisme inklusif sebagaimana dikemukakan oleh Benedict Anderson tentang “imagined communities”. Negara-bangsa yang sehat membutuhkan imajinasi kolektif yang melampaui sekat etnis, agama, dan identitas primordial. Partai-partai nasionalis, dalam ideal-tipenya, bekerja dengan logika tersebut: membangun identitas kebangsaan yang melampaui fragmentasi sosial.
Dalam konteks Indonesia, nasionalisme tidak dapat dilepaskan dari gagasan Sukarno tentang persatuan dalam keberagaman. Prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” warisan Majapahit, menjadi fondasi etik yang mengikat berbagai identitas dalam satu horizon kebangsaan. Ketika kekuasaan lokal berada di tangan aktor-aktor politik yang berorientasi pada nasionalisme inklusif, kebijakan publik cenderung diarahkan pada perlindungan hak-hak minoritas, penguatan ruang dialog, dan pengelolaan konflik berbasis rekonsiliasi, bukan eksklusi.
Namun, faktor politik saja tidak cukup menjelaskan tingginya tingkat toleransi di ketiga kota tersebut. Di sinilah dimensi antropologis memainkan peran penting.
Budaya Jawa, khususnya varian Mataraman di Salatiga dan budaya pesisir Semarang, dikenal memiliki nilai-nilai seperti “tepa selira” (empati), “rukun” (harmoni sosial), dan “nrimo” (penerimaan), yang oleh para antropolog seperti Clifford Geertz dipahami sebagai bagian dari etos kultural yang menekankan keseimbangan dan penghindaran konflik terbuka.
Di Semarang, misalnya, budaya Jawa pesisir berkembang dalam interaksi panjang dengan berbagai kelompok etnis dan agama, sehingga melahirkan corak kosmopolitan yang lebih cair dibandingkan budaya pedalaman. Sementara di Salatiga, tradisi pendidikan dan keberagaman komunitas religius memperkuat habitus toleransi dalam ruang sosial.
Adapun Singkawang menghadirkan dimensi lain yang tak kalah penting: peran budaya Tionghoa dalam membangun peradaban toleran. Tradisi Tionghoa yang berakar pada etika Konfusianisme menekankan harmoni sosial, penghormatan terhadap perbedaan, serta pentingnya keseimbangan dalam relasi antarmanusia. Festival-festival seperti Cap Go Meh bukan hanya ekspresi budaya, tetapi juga ruang perjumpaan lintas identitas yang memperkuat kohesi sosial.
Dari sudut pandang teori multikulturalisme, sebagaimana dikembangkan oleh Will Kymlicka, toleransi tidak lahir secara spontan, melainkan melalui pengakuan institusional terhadap keragaman budaya. Negara—dan dalam konteks ini, pemerintah daerah—memiliki peran penting dalam menjamin bahwa setiap kelompok memiliki ruang yang setara untuk mengekspresikan identitasnya.
Ketika hal ini berjalan seiring dengan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung harmoni, maka toleransi tidak hanya menjadi slogan, tetapi praktik hidup sehari-hari.
Dengan demikian, temuan IKT 2025 dari SETARA Institute memperlihatkan satu pola yang signifikan: toleransi cenderung tumbuh subur di ruang-ruang di mana nasionalisme inklusif bertemu dengan tradisi budaya yang menjunjung tinggi harmoni. Kepemimpinan politik yang tidak eksklusif, ditopang oleh warisan budaya yang adaptif dan terbuka, menjadi fondasi bagi lahirnya peradaban yang toleran.
Tentu, kesimpulan ini tidak boleh dibaca secara deterministik seolah-olah semua wilayah yang dipimpin partai nasionalis pasti toleran. Namun, ia memberikan indikasi kuat bahwa orientasi politik yang inklusif—ketika dipadukan dengan modal sosial-budaya yang mendukung—dapat menjadi faktor kunci dalam membumikan toleransi.
Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pelajaran dari Salatiga, Semarang, dan Singkawang menjadi semakin relevan: bahwa toleransi bukan hanya hasil dari regulasi, tetapi juga dari kepemimpinan politik dan kebudayaan yang berpihak pada kemanusiaan.
Oleh Esteria Tamba
(Jurnalis Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
