Energi Juang News, Jakarta— Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah, hingga ruang sipil.
BEM UI menyampaikan delapan tuntutan yang menjadi dasar aksi mahasiswa. Isu yang diangkat mencakup harga kebutuhan pokok, reforma agraria, otonomi daerah, penanganan bencana, serta keterlibatan aparat dalam kehidupan sipil.
Delapan tuntutan BEM UI
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan, mahasiswa berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB. Massa kemudian dijadwalkan tiba di Bundaran HI dan memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB.
“Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI,” ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).
Berikut delapan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Demo sehari setelah HUT ke-81 RI
Aksi BEM UI berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum tersebut dipilih mahasiswa untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan yang dirasakan masyarakat.
Yatalathof mengatakan, mahasiswa tidak turun ke jalan sekadar untuk memperingati kemerdekaan. Mereka ingin mempertanyakan kondisi kedaulatan rakyat saat ini.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” kata Yatalathof.
Menurut dia, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa seharusnya berlaku bagi seluruh rakyat. Kemerdekaan itu, kata dia, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menunjukkan belum kuatnya kedaulatan rakyat. Persoalan tersebut antara lain perjanjian dagang dengan negara lain yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing.
Mahasiswa juga menyoroti pembungkaman suara rakyat dan persoalan penegakan hukum. Selain itu, mereka menilai ketersediaan lapangan kerja masih menjadi persoalan.
Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan gratis juga menjadi perhatian. Menurut Yatalathof, pemenuhan hak tersebut masih sebatas janji.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ucapnya.
BEM UI soroti kondisi masyarakat
Melalui aksi tersebut, mahasiswa ingin membawa persoalan yang mereka nilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat ke ruang publik.
Delapan tuntutan BEM UI menunjukkan fokus aksi yang tidak hanya menyasar persoalan ekonomi. Mahasiswa juga menyoroti tata kelola pemerintahan, distribusi kewenangan pusat dan daerah, penanganan bencana, hingga posisi aparat dalam ruang sipil.
Aksi di Bundaran HI menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan kondisi sosial-politik yang mereka nilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Redaksi Energi Juang News
