Energi Juang News, Jakarta— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali mendapat sorotan DPR. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah mempercepat dukungan anggaran dan pengerahan sumber daya untuk menangani kebakaran yang meluas.
Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).
Daniel Minta Penanganan Karhutla Dipercepat
Ketua DPP PKB itu juga meminta aparat menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran. Penindakan, menurut dia, harus berlaku tanpa tebang pilih, baik terhadap pelaku yang sengaja maupun lalai.
Daniel menilai karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan. Asap kebakaran turut mengancam kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Dampaknya bahkan menjadi perhatian Singapura karena kabut asap lintas batas.
Ia menyoroti aktivitas sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat buruknya kualitas udara.
Daniel juga mengusulkan agar pemerintah menunjuk satu lembaga sebagai penanggung jawab utama penanganan kebakaran.
“Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan,” kata Daniel.
Menurut dia, Kementerian Kehutanan menjadi lembaga yang paling tepat untuk mengambil peran tersebut. Dengan satu komando, pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.
Water Bombing dan Tim Gabungan Diminta Diperkuat
Daniel meminta pemerintah segera memperkuat operasi pemadaman dari udara melalui water bombing. Ia juga mendorong pengerahan tim darat gabungan ke titik-titik api, terutama di kawasan lahan gambut.
“Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing,” ujarnya.
Tim gabungan yang diminta terlibat antara lain Manggala Agni, BPBD, serta TNI dan Polri. Fokus utama diarahkan pada titik api di lahan gambut yang berisiko meluas ke kawasan sekitar bandara.
Selain pengerahan personel, Daniel menekankan perlunya perlindungan bagi petugas pemadam. Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat pelindung diri, termasuk masker respirator standar.
Pemeriksaan kesehatan berkala juga dinilai penting bagi petugas yang terpapar asap dalam waktu lama. Daniel turut mendorong skema kompensasi dan jaminan risiko kerja bagi personel di lapangan.
Daniel Dorong Modifikasi Cuaca
Selain pemadaman, Daniel meminta pemerintah mempercepat operasi modifikasi cuaca. Ia mendorong koordinasi lebih intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN.
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN,” katanya.
Menurut Daniel, langkah tersebut perlu segera dilakukan selama potensi pertumbuhan awan masih tersedia. Pemerintah perlu bergerak sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya.
Daniel berharap seluruh langkah penanganan berjalan secara terpadu. Mulai dari pencairan anggaran, pengerahan pasukan, pemadaman udara, perlindungan petugas, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas karhutla.
Redaksi Energi Juang News
