Pasar modal modern pada hakikatnya bukan sekadar tempat bertemunya instrumen investasi dan likuiditas, melainkan sebuah ekosistem kepercayaan (trust). Ketika kepercayaan itu dikotori oleh praktik-praktik manipulatif dan konflik kepentingan, maka yang runtuh bukan hanya harga saham emiten tertentu, melainkan legitimasi seluruh sistem ekonomi.
Kasus sanksi yang dijatuhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT Supra Sekuritas Indonesia atas dugaan manipulasi pasar, yang kemudian beririsan dengan kepemilikan saham oleh Pandu Sjahrir—Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus keponakan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan—menjadi alarm keras. Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan manifestasi telanjang dari apa yang disebut oleh para teoretikus politik sebagai negara pemburu rente (rent-seeking state) di bawah cengkeraman oligarki.
Dalam literatur sosiologi politik dan ekonomi, konsep oligarki modern paling tajam dibedah oleh Jeffrey A. Winters dalam bukunya Oligarchy (2011). Winters mendefinisikan oligarki bukan sekadar kelompok orang kaya, melainkan aktor yang menguasai dan mengendalikan sumber daya material yang sangat besar untuk mempertahankan serta memperluas kekuasaan dan kekayaan mereka. Dalam konteks kapitalisme kontemporer, oligarki sering kali bermanifestasi melalui apa yang disebut kapitalisme kroni (crony capitalism)—sebuah sistem di mana kesuksesan bisnis sangat bergantung pada kedekatan personal dan relasi kekuasaan dengan para pengambil kebijakan negara.
Ketika seorang pejabat publik atau pengelola lembaga strategis negara—terlebih institusi sekelas BPI Danantara yang mengelola aset raksasa negara—memiliki afiliasi kepemilikan langsung pada entitas bisnis yang tengah tersandung kasus hukum atau administratif di pasar modal, batas antara kepentingan publik (public interest) dan kepentingan privat (private interest) menjadi kabur.
Dari perspektif Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) yang dipelopori oleh James M. Buchanan, pemegang kekuasaan dan aktor ekonomi rasional cenderung memaksimalkan utilitas pribadi mereka. Dalam sistem yang lemah tata kelolanya, kekuasaan politik digunakan bukan untuk menciptakan efisiensi pasar, melainkan untuk pemburuan rente (rent-seeking). Rente di sini merujuk pada upaya memperoleh kekayaan atau keuntungan finansial tanpa memberikan kontribusi nilai tambah bagi masyarakat, melainkan melalui manipulasi aturan, perlindungan khusus, atau eksploitasi celah regulasi.
Padahal, pasar modal yang sehat membutuhkan dua pilar utama: transparansi informasi dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu (equality before the law). Sanksi OJK terhadap PT Supra Sekuritas Indonesia atas dugaan manipulasi saham seharusnya menjadi momentum pembuktian bahwa regulator berdiri di atas semua golongan.
Namun, ketika bayang-bayang kekeluargaan dan kekuasaan elite meredupkan ketegasan penegakan hukum, terjadilah apa yang oleh ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz disebut sebagai kegagalan pasar institusional. Dampaknya sangat sistemik:
Pertama, Distorsi Informasi dan Moral Hazard: Investor ritel dan institusional asing akan kehilangan kepercayaan (market confidence). Mereka akan berasumsi bahwa aturan main dapat ditekuk demi kepentingan segelintir elite yang memiliki akses kekuasaan.
Kedua, Asimetri Kekuasaan: Alih-alih pasar modal menjadi instrumen demokratisasi kepemilikan aset nasional, pasar justru berubah menjadi arena eksklusif di mana segelintir oligarki memanen keuntungan di atas kerugian investor publik.
Ketiga, Krisis Legitimasi Lembaga Strategis: Kehadiran figur-figur yang terikat jejaring kekeluargaan elite dalam posisi strategis pengelolaan investasi negara (seperti Danantara) memunculkan pertanyaan etis yang mendasar: Apakah kebijakan investasi negara berorientasi pada kemakmuran rakyat, atau sekadar mengamankan portofolio bisnis kelompok tertentu?
Demokrasi ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menolak eksploitasi ekonomi oleh segelintir orang. Pasar modal Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi teater di mana hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Untuk memulihkan marwah tata kelola pasar modal dan integritas institusi negara, ada beberapa langkah mendesak yang harus diambil:
Pertama, Penerapan Blind Trust dan Divestasi Konflik Kepentingan: Pejabat publik atau pengelola lembaga strategis negara wajib melepaskan diri dari kepemilikan aktif atau pengaruh manajerial di entitas-entitas swasta yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).
Kedua, Independensi Mutlak OJK dan Penegak Hukum: Otoritas pengawas harus membuktikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak berhenti pada administrasi permukaan, melainkan diusut secara tuntas hingga ke akar pertanggungjawaban pidana korporasi jika ditemukan unsur pelanggaran hukum yang merugikan investor.
Ketiga, Reformasi Transparansi Korporasi: Memperketat pengungkapan kepemilikan manfaat akhir (beneficial ownership) pada setiap perusahaan sekuritas dan emiten agar jejaring oligarki tidak dapat bersembunyi di balik lapis-lapis kepemilikan saham yang rumit.
Pada akhirnya, kasus PT Supra Sekuritas Indonesia harus dilihat sebagai peringatan dini (early warning). Jika negara gagal menegakkan prinsip tata kelola yang bersih dan berkeadilan, maka oligarki pemburu rente akan terus menggerogoti fondasi republik ini—mengubah pasar modal dari wadah pertumbuhan ekonomi nasional menjadi sekadar kasino privat bagi para penguasa modal dan jejaring kekuasaan mereka.
Redaksi Energi Juang News
