Energi Juang News, Jakarta- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons viralnya video yang memperlihatkan siswa SD berlatih renang di halaman sekolah.
Menurut dia, kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi jika para guru memahami esensi pendidikan yang sebenarnya.
Dedi Mulyadi menegaskan, permasalahan utama bukan pada aktivitas renangnya, melainkan pada biaya yang sering dikeluhkan oleh orangtua siswa.
Ia mengkritik praktik kolektivitas pembayaran tiket renang yang dikoordinasikan oleh guru bekerja sama dengan pengelola kolam renang.
Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan puluhan siswa SD berbaring di lapangan sekolah sambil menirukan gerakan berenang menjadi viral di media sosial.
“Imbas dihentikannya kegiatan renang karena banyak orangtua protes. Praktik renang dilaksanakan di lapangan,” demikian bunyi tulisan narasi dalam video.
Narasi tersebut juga menyinggung bahwa biaya renang seharusnya bisa dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Padahal ada Dana BOS, untuk SD minimal dapat Rp 900.000 per siswa dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler,” lanjut tulisan tersebut.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi memberikan komentarnya di sela kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang.
“Saya melihat postingan guru olahraga yang memperlihatkan anak-anak sedang berenang di atas lantai dan di atas meja,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari TikTok @dedimulyadiofficial, Selasa (25/2/2025).
Ia menyatakan ia memahami tujuan dari pembuatan video tersebut, tetapi justru melihatnya sebagai indikasi bahwa guru yang bersangkutan tidak memahami esensi pendidikan dengan baik.
“Namun, justru itu melambangkan bahwa guru tersebut tidak mengerti esensi pendidikan dan arah pendidikan,” ujarnya.
Dedi Mulyadi juga mengingatkan bahwa banyak alternatif pelajaran olahraga selain renang yang bisa diajarkan kepada siswa, seperti lari, jalan kaki, voli, sepak bola, tenis meja, serta berbagai olahraga lainnya, termasuk senam.
Menurut dia, seharusnya kegiatan renang tetap dapat dilakukan tanpa keterlibatan guru dalam urusan pembayaran tiket.
“Jadi, guru bisa tetap melakukan kegiatan renang tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup tunggu saja di kolam renang, biarkan siswa membeli tiket sendiri dan datang dengan kesadaran penuh,” katanya.
Dedi Mulyadi juga menegaskan agar renang tidak dijadikan kegiatan wajib jika orangtua siswa merasa keberatan secara finansial.
“Jika orangtua tidak mampu membiayai renang, masih banyak pembelajaran lain yang bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya,” ucapnya.
Tanggapan Sekolah
Sementara itu, Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih, membantah narasi yang beredar di media sosial.
Menurut dia, video tersebut hanya menampilkan simulasi sebelum praktik renang sebenarnya di kolam.
“Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, tetapi di air. Masa renang di darat?” kata Mimi, Selasa (25/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa teori renang memang diajarkan di sekolah selama beberapa minggu sebelum praktik langsung di kolam renang. “Pertama belajar di sekolah dulu, baru kemudian praktik di tempat renang,” tuturnya.
Redaksi Energi Juang News
