Energi Juang News, Jakarta– Saat langit Jakarta masih berselimut kelam dan embun pagi belum mengering dari dedaunan, halaman Balai Kota DKI Jakarta sudah disesaki oleh ratusan manusia yang membawa selembar harapan dalam map coklat. Dari remaja lulusan SMA hingga ibu rumah tangga yang baru saja selesai menyuapi anaknya, semua hadir dengan satu tujuan yang membara—mendapatkan pekerjaan sebagai Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dengan gaji setara Upah Minimum Kota sebesar Rp 5.300.000.
Tak ada sambutan resmi. Tak ada fasilitas nyaman. Yang ada hanya trotoar dingin, antrean mengular, dan wajah-wajah penuh ekspektasi. Di tengah atmosfer yang sarat ketegangan sosial, para pencari kerja ini rela berdesakan, berdiri berjam-jam, bahkan mengantre sejak pukul 05.00 pagi. Bagi mereka, ini bukan sekadar lowongan kerja. Ini adalah simbol perjuangan hidup di tengah ketimpangan kota metropolitan.
Di antara kerumunan, tampak Muhammad Ihda Rohmanu, 22 tahun, yang pernah bekerja di restoran dan gudang logistik. Kini, setelah tiga bulan menganggur, ia berdiri tegap membawa berkas lamaran, berharap bisa menjadi bagian dari pasukan oranye Jakarta.
“Saya datang dari jam tujuh. Syaratnya gampang, tapi saingannya luar biasa. Rame banget,” ujarnya kepada, menyiratkan kegetiran sekaligus semangat.
Cerita Muhammad hanyalah satu dari sekian banyak potret realita warga yang tergilas roda ekonomi. Mario Mulyono, 45 tahun, dulunya karyawan pabrik, kini mengandalkan penghasilan tak menentu dari ojek online. Ia pun ikut mengantre demi menggapai stabilitas hidup yang semakin sulit didapat.
“Sistemnya masih membingungkan. Disuruh ambil nomor, nomor habis. Disuruh scan barcode, isinya malah berita. Tapi saya tetap coba,” keluhnya, menunjuk minimnya kesiapan teknis dari pihak penyelenggara.
PPSU: Pilihan Terakhir yang Jadi Harapan Terakhir
Bagi banyak pelamar, pekerjaan ini bukanlah cita-cita. Tapi di tengah keterbatasan pilihan dan menipisnya peluang kerja formal, posisi sebagai PPSU yang identik dengan sapu, seragam oranye, dan kerja fisik justru menjadi incaran. Siti Zulfa, 29 tahun, mantan penjaga toko yang terpaksa berhenti karena kontraknya diputus, kini mencari jalan keluar dari tekanan ekonomi.
“Sudah lima kali saya lamar kerja, semua nggak ada hasil. Di sini katanya nggak batasin umur, makanya saya datang,” ungkapnya.
Demikian pula Karina, ibu anak satu yang pernah bekerja di perkantoran. Ia menganggap lowongan ini sebagai “pintu kembali” ke dunia kerja setelah cuti panjang karena melahirkan.
“Saya datang tiga hari berturut-turut. Sudah dapat tanda terima. Kalau memang benar adil tanpa titipan, ini bisa jadi kesempatan emas,” katanya sambil memegang map berisi dokumen lengkap.
Informasi mengenai rekrutmen PPSU ini awalnya menyebar dari broadcast WhatsApp. Sani, ibu rumah tangga berusia 33 tahun, awalnya mengira info itu hoaks. Tapi ketika melihat kerumunan riil di Balai Kota, ia pun ikut datang.
“Katanya semua warga bisa daftar asal dokumen lengkap. Saya percaya janji gubernur kalau nggak ada lagi sistem titipan,” ujarnya, menyuarakan optimisme yang juga diselimuti skeptisisme.
Pemprov Kewalahan, Sistem Online Disiapkan
Antusiasme masyarakat yang membeludak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kelabakan. Alih-alih sistem seleksi yang tertib dan terintegrasi, yang terjadi justru kekacauan informasi, antrean tanpa kejelasan, dan minimnya pengawasan.
Menanggapi situasi ini, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengembangkan sistem pendaftaran berbasis daring. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi antrean fisik dan memberikan akses yang lebih adil dan efisien.
“Semua lamaran yang masuk akan diteruskan ke instansi terkait tanpa intervensi. Kami juga sedang menyiapkan situs resmi di www.jakarta.go.id/loker agar proses bisa dilakukan secara online,” jelas Cyril, menekankan pentingnya transparansi.
Namun pertanyaan besar masih menggantung: apakah sistem baru ini akan benar-benar bersih dari praktik titipan dan nepotisme yang telah lama membayangi rekrutmen pekerja lapangan?
Ekonomi Lesu, Harapan Membuncah
Di tengah panasnya aspal dan birokrasi yang tak ramah, ratusan—mungkin ribuan—warga Jakarta masih berdiri, menunggu panggilan yang belum tentu datang. Mereka bukan sekadar pelamar kerja. Mereka adalah representasi nyata dari krisis ketenagakerjaan yang membelit ibukota.
Masanas, pria berusia 40-an tahun yang di-PHK saat pandemi, merangkum harapan seluruh pendaftar dalam satu kalimat lirih: “Yang penting bisa kerja. Buat bantu keluarga. Kami cuma minta kesempatan.”
Inilah potret buram Jakarta hari ini. Kota megapolitan yang menjanjikan kemajuan, namun menyimpan luka sosial yang dalam. Di balik map coklat dan antrean panjang itu, ada kisah tentang ketidaksetaraan, ketangguhan, dan keyakinan bahwa sekalipun tak semua orang punya privilege, setiap warga berhak atas kesempatan.
Redaksi nergi Juang News
