Energi Juang News, Jakarta– Pemerintah membeberkan cara hitung kemiskinan BPS yang ternyata berbeda dengan metode yang digunakan oleh Bank Dunia. Penjelasan ini muncul setelah data kemiskinan versi Bank Dunia pada Juni 2025 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa, angka yang jauh lebih besar dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada September 2024 yaitu 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan bahwa BPS merancang metode perhitungan kemiskinan untuk mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia secara spesifik. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan Bank Dunia yang bersifat global.
Menurut Juru Bicara PCO, Dedek Prayudi, perhitungan kemiskinan BPS didasarkan pada dua indikator utama. Pertama, garis kemiskinan makanan, yaitu standar konsumsi minimal 2.100 kalori per orang setiap harinya. Jika konsumsi kalori seseorang di bawah angka ini, maka dikategorikan sebagai miskin.
“Jika seseorang tidak mampu memenuhi 2.100 kalori per hari, maka ia termasuk kelompok miskin,” kata Dedek dalam unggahan video di akun Instagram PCO, Minggu (15/6/2025).
Kedua, BPS juga memperhitungkan garis kemiskinan non-makanan, yang mencakup akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan tempat tinggal yang layak.
“Dua komponen ini kemudian digabung dan dikonversi menjadi angka nominal sesuai harga di Indonesia. Dari sinilah garis kemiskinan BPS terbentuk,” lanjut Dedek.
Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan tersebut, maka mereka termasuk dalam kelompok miskin menurut BPS.
Dedek menambahkan bahwa data BPS digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan sosial, sementara data Bank Dunia berfungsi sebagai alat perbandingan antarnegara dan mengukur kemiskinan ekstrem secara global.
Bahkan dalam laporannya, Bank Dunia sudah mengingatkan bahwa data resminya seringkali berbeda dengan penghitungan masing-masing negara.
“Bank Dunia sendiri sudah mengakui bahwa garis kemiskinan nasional tiap negara lebih akurat untuk pembuatan kebijakan lokal,” ujar Dedek.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa metode Bank Dunia memakai standar garis kemiskinan yang sama untuk semua negara dalam satu kelompok. Cara ini tidak mempertimbangkan perbedaan harga barang dan kondisi sosial di setiap negara, seperti perbedaan inflasi dan tantangan geografis.
“Itulah kenapa data Bank Dunia tidak mampu memotret karakteristik kemiskinan spesifik di tiap negara. Ini menjadi kelemahan mereka,” tutup Dedek.
Redaksi Energi Juang News
