Energi Juang News, Jakarta– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik perbatasan yang melibatkan wilayah Blok Ambalat melalui pendekatan kolaboratif yang saling menguntungkan.
Kesepakatan ini diumumkan usai pertemuan bilateral di Istana Jakarta pada Jumat (27/6/2025), di mana kedua pemimpin menandatangani pernyataan bersama untuk memperkuat kerja sama kawasan.
“Kami sepakat bahwa penyelesaian masalah perbatasan harus menguntungkan kedua negara. Walau secara teknis perlu waktu, prinsip kerja sama sudah disepakati,” kata Prabowo dalam konferensi pers bersama.
Fokus pada Kolaborasi di Laut Ambalat.
Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Malaysia akan memulai kerja sama ekonomi dalam bentuk joint development di wilayah laut Ambalat, sembari terus menyelesaikan aspek hukum yang belum tuntas.
“Ambalat akan kami kelola bersama sambil proses penyelesaian hukum berjalan. Apapun sumber daya yang ditemukan akan dimanfaatkan bersama,” jelas Prabowo.
Ia menekankan bahwa kepentingan rakyat di kedua negara harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Latar Belakang Konflik Ambalat.
Blok Ambalat terletak di wilayah strategis Laut Sulawesi dan memiliki potensi minyak serta gas bumi yang besar. Sengketa ini mencuat sejak Malaysia menerbitkan Peta Malaysia 1979, yang secara sepihak memasukkan Ambalat dalam wilayah kedaulatannya.
Penetapan itu mengacu pada Undang-Undang Essential Powers Ordinance yang menetapkan batas laut 12 mil dari garis dasar, sesuai Konvensi Hukum Laut 1958.
Indonesia secara tegas menolak klaim tersebut dan menyebut wilayah itu sebagai bagian dari yurisdiksi nasional. Blok Ambalat sendiri memiliki luas sekitar 15.235 km² dan sangat penting secara ekonomi maupun geopolitik.
Penolakan Internasional terhadap Klaim Malaysia.
Peta 1979 yang dikeluarkan Malaysia tidak hanya menuai protes dari Indonesia, tetapi juga ditentang oleh sejumlah negara tetangga. Filipina, Tiongkok, Vietnam, Singapura, Thailand, dan bahkan Inggris menyatakan keberatan terhadap ekspansi klaim maritim Malaysia.
Filipina dan Tiongkok, misalnya, mempersoalkan klaim atas Kepulauan Spratly. Sementara Singapura menolak klaim atas Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes ini menunjukkan lemahnya legitimasi klaim Malaysia di mata komunitas internasional.
“Kerja sama seperti joint development menjadi solusi damai untuk konflik perbatasan seperti ini,” ujar seorang pengamat geopolitik kepada Energi Juang.
Dengan kesepakatan terbaru ini, kedua negara diharapkan dapat menurunkan tensi konflik sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi maritim secara bersama-sama.
Redaksi Energi Juang News
