Energi Juang News, Jakarta– Dalam sidang lanjutan uji formil Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi (MK), perhatian tertuju pada rapat pembahasan revisi UU TNI yang sebelumnya digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Rapat ini berlangsung beberapa bulan lalu di luar gedung DPR. Aksesnya terbatas bagi publik sehingga menjadi bahan sorotan.
Dalam persidangan yang berlangsung Senin (14/7/2025), Hakim MK Guntur Hamzah menegaskan bahwa dokumen resmi atau risalah dari rapat konsinyering antara DPR dan pemerintah sangat penting sebagai bahan pembanding terhadap keterangan para saksi. Proses uji formil tersebut diajukan oleh sejumlah lembaga masyarakat sipil dan kelompok mahasiswa melalui beberapa perkara, termasuk perkara bernomor 81/PUU-XXIII/2025.
Salah satu saksi yang dihadirkan adalah aktivis dari KontraS, Andrie Yunus. Ia menceritakan pengalamannya memasuki ruang rapat Komisi I DPR di Fairmont pada 15 Maret 2025 untuk menyuarakan protes karena rapat digelar tertutup. Aksi tersebut berlangsung sekitar 10 menit hingga akhirnya ia dan dua rekannya diminta keluar oleh petugas. Andrie mengaku menerima panggilan misterius diduga terkait intelijen militer. Ia juga mengalami intimidasi di kantor KontraS keesokan dini hari.
Hakim MK memuji keberanian Andrie dalam memberikan kesaksian langsung terkait rapat yang dianggap tidak transparan tersebut. MK juga memutuskan untuk meminta DPR serta pemerintah menyerahkan risalah rapat sebagai bahan verifikasi silang. Langkah ini bertujuan memeriksa kesesuaian proses pembahasan UU TNI dengan asas keterbukaan. Hal tersebut merujuk pada ketentuan partisipasi publik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Redaksi Energi Juang News
