Energi Juang News, Jakarta- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan terobosan dalam sektor pendidikan melalui program sekolah swasta gratis. Program ini ditujukan untuk memastikan anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap mendapatkan layanan pendidikan yang setara tanpa dikenakan biaya.
Program sekolah swasta gratis di Jakarta sudah mulai berjalan. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyebut total anggaran yang disiapkan sekitar Rp 90 miliar.
“Sekitar Rp 90 miliar. Separuh lebih diambil dari APBD yang existing. Sisanya menunggu APBD-P diketok di DPRD akhir bulan ini,” kata Chico saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025).
Pemerintah mengalokasikan dana besar ini untuk menunjang kebutuhan operasional siswa di sekolah swasta mitra pemerintah. Harapannya, dengan skema ini, tidak ada lagi siswa yang harus membayar mahal atau putus sekolah hanya karena keterbatasan kuota di sekolah negeri. Dana yang tersedia juga menjadi jaminan bahwa kualitas pendidikan di sekolah swasta terpilih bisa terus terjaga.
Selain itu, penyusunan regulasi masih berjalan agar implementasi program ini memiliki dasar hukum yang kuat. Chico menuturkan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Paling lama sekitar dua bulan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas (pendidikan) bersama biro hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan sebanyak 40 sekolah swasta telah ditetapkan sebagai pilot project untuk tahun ajaran 2025/2026.
Pelaksanaan piloting sekolah swasta gratis sudah dilaksanakan di 40 sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya bersamaan dengan sekolah reguler lainnya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah saat dikonfirmasi, Senin (14/7).
Taga menjelaskan, total kuota yang disediakan untuk program sekolah swasta gratis ini mencapai 4.932 kursi dengan 142 rombongan belajar (rombel). Jumlah tersebut diperuntukkan bagi siswa baru maupun siswa lama yang sudah terdaftar di sekolah tersebut.
“Kuota murid baru 4.932 dengan 142 rombel di 40 sekolah sebagai uji coba atau piloting, mulai tahun ajaran 2025/2026,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh siswa di sekolah yang ditunjuk wajib digratiskan tanpa pengecualian.
“Kedua juga enggak boleh kombinasi, misalnya sebagian bayar, sebagian gratis. Ini enggak boleh, semua harus gratis,” tegasnya.
Untuk menghindari penyimpangan seperti jual-beli bangku, Disdik DKI melakukan pengawasan ketat lewat sistem Data Pokok Peserta Didik (Dapodik).
Setelah PPDB ini kan sekolah melapor ke Dapodik, terus nanti difilter ke kita. Nanti bisa kena penalti, bisa kena teguran,” pungkasnya.
Redaksi Energi Juang News
