Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Penjarahan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan sekadar aksi kriminal, melainkan ledakan amarah yang telah lama terpendam. Peristiwa ini adalah cermin buram dari ketidakadilan yang merobek-robek nurani bangsa. Saat rakyat berjuang menelan pil pahit kemiskinan, para pejabat kita justru asyik berjoget di atas penderitaan dengan menaikkan gaji dan tunjangan yang selangit.
Tindakan penjarahan ini, meskipun disepakati sebagai tindakan kriminal oleh masyarakat, ironisnya, juga menjadi penanda bahwa rakyat telah melihat wajah ganda para wakilnya: di satu sisi, mereka adalah pemegang kekuasaan yang rakus, dan di sisi lain, mereka tak ubahnya pencuri hanya saja, skala “pencurian” mereka jauh lebih masif dan terstruktur.
Kita harus menolak narasi yang menyederhanakan persoalan ini hanya sebagai “tindakan kriminal biasa.” Tentu, penjarahan adalah pelanggaran hukum, dan setiap individu yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya. Namun, memisahkan aksi ini dari konteks sosial-politik yang melahirkannya sama saja buta terhadap realitas.
Koruptor dan para pejabat yang dengan semena-mena menguras kekayaan negara adalah pencuri berdasi yang bersembunyi di balik kekuasaan dan undang-undang. Mereka mencuri hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Mereka mencuri masa depan kita. Sementara itu, rakyat yang menjarah rumah anggota DPR, seakan-akan, sedang mencuri kembali “hak” yang telah dicuri dari mereka meskipun dengan cara yang salah dan merusak.
Survei yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memandang penjarahan ini sebagai kriminalitas adalah fakta yang tak terbantahkan. Masyarakat sadar bahwa perbuatan ini tidak bisa dibenarkan. Mereka tahu bahwa menjarah hanya akan merugikan individu, bukan institusi.
Namun, ada juga suara lain yang tak kalah penting: “penjarahan ini sama saja dengan apa yang diperbuat oleh para koruptor.” Inilah inti dari persoalan ini. Rakyat merasa bahwa mereka telah dipaksa hidup dalam sistem yang korup, di mana keadilan hanya berlaku bagi mereka yang lemah. Tindakan ini, seolah-olah, adalah bentuk perlawanan terakhir dari rakyat yang merasa tidak lagi punya jalan lain.
Krisis Empati Para Elit
Perilaku arogan dan pernyataan nir-empati dari para anggota DPR adalah bensin yang disiramkan ke kobaran api kemarahan. Ketika salah satu pemimpin fraksi membalas seruan “#BubarkanDPR” dengan ucapan kasar dan beberapa anggota lainnya asyik berjoget riang, mereka bukan hanya menghina rakyat, tetapi juga memutus jembatan komunikasi.
Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah representasi dari sebuah kasta yang terpisah, yang hidup di dalam gelembung kemewahan dan tak peduli dengan realitas di luar sana. Mereka lupa bahwa hak istimewa yang mereka nikmati berasal dari keringat dan air mata rakyat.
Penjarahan ini adalah peringatan keras. Jika para wakil rakyat tidak segera melakukan reformasi menyeluruh, jurang antara rakyat dan penguasa akan semakin dalam dan berbahaya. Sudah saatnya para pejabat mengikis arogansi, menghentikan pencurian terselubung melalui tunjangan dan fasilitas, dan mulai melayani rakyat dengan sungguh-sungguh. Mereka harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah untuk memperkaya diri, melainkan untuk menyejahterakan rakyat. Jika tidak, “rumah kaca” yang mereka bangun bisa pecah kapan saja.
Lantas, akankah rakyat terus-menerus melihat wajah ganda ini dan menjadi pencuri yang “sama” dengan para pejabat? Atau, akankah para wakil rakyat mengambil cermin besar dan melihat wajah mereka sendiri, yang telah lama menjadi sumber kekecewaan bagi jutaan orang?
Redaksi Energi Juang News
