Oleh : Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membuat heboh publik. Foto yang beredar antara dirinya dengan orang yang diduga pembalak liar, adalah penyebab kehebohan itu.
Dalam foto yang beredar itu, Raja Juli tampak bermain domino semeja dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Umum DPN Persatuan Olahraga Domino Indonesia Andi Rukman Nurdin Karumpa, dan juga sosok pengusaha yang pernah ditetapkan sebagai tersangka pembalak liar, Azis Wellang.
Untuk diketahui, Azis Wellang pernah dijadikan tersangka kasus pembalakan liar oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada November 2024.
Dalam kasus itu, Azis Wellang menjabat Direktur PT ABL, yang bersama perusahaan kontraktor melakukan penebangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman Industri (PBPH-HTI).
Namun, saat melakukan penebangan, kontraktor itu tak hanya melakukan penebangan di dalam areal konsesi PT ABL, tetapi juga melakukan penebangan sampai ke luar areal izin PT ABL. Kayu hasil kegiatan kontraktor tersebut dikeluarkan dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang diterbitkan oleh perusahaan milik Azis Wellang.
Raja Juli mengaku tak kenal dengan Azis ketika bermain domino. Namun, cukupkah pengakuan ‘tidak kenal’ itu menghapus kecurigaan publik tentang potensi krisis etika dalam diri yang bersangkutan?
Tentu tidak.
Sebagai seorang pejabat negara, Raja Juli seharusnya sadar bahwa dalam dirinya melekat kewajiban untuk melandasi seluruh perilakunya dengan etika publik. Ketika dirinya tak mampu membedakan mana orang yang bisa diajak bergaul dan mana yang tidak, maka hal itu membuktikan dirinya mengalami krisis etika diluar nalar.
Raja Juli serta seluruh pejabat negara mestinya memahami teori Relasi Sosial atau timbal balik yang dicetuskan Georg Simmel, sosiolog terkenal abad 19. Berdasarkan teori itu, seorang pejabat yang mendapatkan gaji, fasilitas dan privilege yang melekat padanya melalui pembiayaan oleh uang rakyat, harus bisa mempertanggungjawabkannya melalui timbal balik kepada rakyat.
Salah satu manifestasi timbal balik itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai yang menjadi bagian dari etika publik. Ketika nilai-nilai itu tak dilaksanakan, maka berbagai bentuk pelanggaran, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan bahkan praktik korupsi sangat mungkin terjadi.
Permainan domino antara Menteri Kehutanan dengan tersangka pembalak liar, adalah manifestasi dari krisis etika publik. Dan krisis itu bisa meruntuhkan fondasi kepercayaan publik pada para pejabat negara.
Masih segar dalam ingatan kita, tatkala dua pekan lalu demonstrasi yang berujung kerusuhan meletus di berbagai kota di negeri ini. Aksi massa besar-besaran itu digerakkan oleh krisis kepercayaan publik pada para anggota DPR RI.
Korban tewas, fasilitas umum yang rusak, kantor-kantor polisi yang diserang, hingga rumah beberapa Anggota DPR serta pejabat negara yang dijarah merupakan ‘harga yang harus dibayar’ dari krisis kepercayaan publik tersebut.
Hal itu seharusnya menyadarkan seluruh pejabat negara, bahwa ketika masyarakat kehilangan keyakinan pada integritas para penyelenggara negara, maka stabilitas politik, sosial dan keamanan adalah taruhannya.
Redaksi Energi Juang News
