Energi Juang News, Jakarta– Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara menghasilkan langkah penting. GNB menyebut Presiden sepakat membentuk dua tim khusus untuk merespons aspirasi tuntutan 17+8 yang mereka bawa.
Tokoh GNB, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan Presiden menanggapi serius semua poin yang disampaikan. “Apa yang kami sampaikan diterima dengan sangat baik. Beliau membahas satu per satu poin tuntutan kami dengan detail,” ungkap Lukman usai pertemuan, Jumat (12/9/2025).
Salah satu poin penting adalah pembentukan tim investigasi independen terkait kericuhan akhir Agustus lalu yang menimbulkan korban jiwa. Lukman menegaskan pemerintah akan mengumumkan teknis dan format tim investigasi itu dalam waktu dekat.
“Kami menilai komisi independen ini penting untuk mengungkap fakta kericuhan, korban luka, hingga korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit,” tambah Lukman.
Selain tim investigasi, GNB juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian. Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Pdt. Gomar Gultom, menuturkan Presiden merespons positif usulan reformasi kepolisian.
“Pak Presiden setuju pentingnya reformasi kepolisian dan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi. Usulan ini juga berasal dari aspirasi luas masyarakat,” ujar Gomar.
Menag Nasaruddin Umar, yang hadir mendampingi Presiden, mengatakan Prabowo menerima masukan GNB secara terbuka. “Apa yang diusulkan GNB justru sejalan dengan agenda Presiden, terutama terkait reformasi kepolisian,” jelasnya.
Nasaruddin menilai pertemuan itu memperkuat kesamaan pandangan antara Presiden dan para tokoh GNB.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Pdt. Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Omi K. Nurcholis Majid, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Alissa Wahid, Komaruddin Hidayat, Francisia SS Seda, Laode M Syarif, Hong Thin, Kamaruddin Amin, Bikku Dhanmasubho Mahathera, Pdt. RD Aloys Budi Purnomo, dan Uskup Antonius S Bunjamin.
Dengan kesepakatan ini, publik menunggu langkah nyata pemerintah dalam mengungkap kebenaran tragedi Agustus dan mendorong reformasi institusi kepolisian.
Redaksi Energi Juang News
