Oleh : Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan 330 ribu televisi pintar (smart TV) bagi sekolah di semua jenjang pendidikan. Tujuannya, untuk mendukung proses belajar mengajar.
Anggaran yang dikeluarkan tak sedikit. Merujuk data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran pengadaan teve pintar untuk tingkat pendidikan tercatat sebesar Rp 7.909.277.430.000 atau Rp 7,9 triliun
Dana pengadaan teve pintar diambil dari pos anggaran Kementerian Dasar dan Menengah. Artinya, dana ini diambil dari anggaran pendidikan dalam APBN.
Yang menjadi permasalahan, pengadaan teve pintar ini dilakukan dengan penunjukkan langsung, alias tanpa tender. Padahal, di dunia pendidikan, proyek tanpa tender rentan membuka celah korupsi.
Pengadaan laptop Chromebook yang menjerat eks menteri Nadiem Makarim dan sejumlah pejabat kementerian lain, merupakan contoh faktual.
Proyek itu, menurut Kejaksaan Agung, diperkirakan merugikan negara Rp1,98 triliun.
Indikasi kejanggalan dalam proyek ini juga terlihat dari harga. Dalam proyek ini, harga smart TV per unitnya ditetapkan Rp26 juta.
Padahal berdasarkan penelusuran Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), bila merujuk sejumlah platform jual-beli daring, harga teve pintar merek Hisense 75 inchi bervariasi.
Yakni mulai dari kisaran Rp 11-15 juta untuk tipe 4K Google TV/AndroidTV dan QLED Google TV, hingga tertinggi tipe ULED Premium Hisense 75U80H seharga Rp 36,9 juta. Tak ditemukan Smart TV seharga Rp26 juta.
Pemerintah harus mewaspadai potensi penyelewenangan dalam proyek ini, seiring dengan penghapusan mekanisme tender. Pengadaan barang tertutup tanpa tender, sangat membuka lebar celah untuk korupsi.
Dan sebagaimana pengadaan laptop Chromebook, bila muncul tindak korupsi dalam proyek bagi-bagi smart TV ini, negara pasti dirugikan.
Selain itu, urgensi pembagian smart TV ini perlu dipikirkan ulang oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam konteks pendidikan, pemerintah semestinya fokus pada sejumlah hal urgen, seperti peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Hal itu jauh lebih penting ketimbang bagi-bagi smart TV.
Redaksi Energi Juang News
