Energi Juang News, Jakarta– Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperingatkan adanya risiko salah sasaran dalam penyaluran dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, alokasi dana jumbo itu justru lebih mungkin mengalir ke kantong korporasi ketimbang pelaku UMKM.
Bhima menilai prinsip Know Your Customer (KYC) yang diterapkan perbankan akan membuat bank lebih memilih nasabah berprofil jelas, dengan reputasi kredit yang sudah terbukti. Alhasil, UMKM yang belum memiliki rekam jejak kuat akan sulit mengakses pinjaman tersebut.
“Kami khawatir dana yang sudah ditransfer ke Himbara akhirnya hanya diputar ke instrumen keuangan lain atau masuk ke kredit korporasi. Padahal niat awalnya mendukung UMKM,” ujar Bhima saat ditemui di Kantor Celios, Jakarta, Selasa (16/9).
Ia menambahkan, BUMN dan korporasi swasta relatif siap menyerap kredit dalam jumlah besar. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas, alokasi dana untuk sektor produktif UMKM hanya akan menjadi jargon.
Bhima mendorong pemerintah memastikan transparansi penggunaan dana ini. Ia meminta laporan rutin terkait penyaluran kredit agar tepat sasaran, tidak tumpang tindih dengan program pembiayaan lain, dan benar-benar mendorong daya beli masyarakat.
“Transparansi penting supaya kita tahu berapa persen yang benar-benar mengalir ke UMKM, ke sektor perdagangan, pertanian, hingga kriteria penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.
Celios juga menantikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur secara rinci persentase penyaluran dana. Menurut Bhima, konsultasi dengan OJK dan Himbara wajib dilakukan agar skema penyaluran jelas.
Ia mencontohkan perlunya pemisahan alokasi KUR pertanian, kredit UMKM, dan program lain. Dengan begitu, dana tidak terserap hanya oleh debitur besar yang memiliki akses lebih mudah.
Bhima juga mengusulkan agar pemerintah membuat laporan realisasi secara berkala, mirip laporan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan ke publik. Transparansi ini diharapkan mampu menutup celah penyelewengan serta memastikan dana benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil.
Energi Juang News
