Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Pulau Padar bukan sekadar destinasi cantik untuk selfie atau spot sunset narsis Pulau Padar adalah bagian dari Taman Nasional Komodo (TNK), warisan dunia UNESCO, zona konservasi yang kealamian dan keunikannya seharusnya dilindungi, bukan dikomersialisasi.
Rencana pembangunan 619 unit vila, spa, restoran, kapel, gym dan fasilitas wisata eksklusif lainnya lewat PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) adalah pertaruhan terhadap masa depan ekosistem, keadilan agraria, dan hak rakyat lokal. Aliansi Komodo Memanggil (AKM) menolak keras proyek ini.
Mari kita telusuri fakta-fakta yang tidak boleh dianggap ringan:
- PT KWE diberikan izin usaha sarana wisata alam di Pulau Padar sejak 2014 (SK MENHUT No. 796/Menhut-II/2014), konsesi selama 55 tahun, untuk wilayah seluas 274,13 hektare sekitar 19,5% dari total luas Pulau Padar (~1.400 ha).
- Dari lahan itu, cuma 15,75 hektare yang akan dipakai untuk bangunan vila/fisik tapi tetap saja, pembangunan di zona konservasi menyentuh habitat Komodo dan daerah mencari makanan mereka, termasuk lembah lembah dan hutan bakau. Pasca konsultasi publik dan dokumen Amdal, para ahli sudah memperingatkan dampak-dampak negatif: gangguan pergerakan Komodo, limbah, dan perubahan habitat karena aktivitas manusia.
- Sementara itu, masyarakat lokal lebih dari 2.000 jiwa nyaris tidak mendapatkan kompensasi ruang yang adil. Dari lahan besar yang dikonsesi kepada perusahaan, mereka hanya mendapatkan sekitar 26 hektare pemukiman. Ini adalah ketidakadilan agraria yang jelas: tanah hak rakyat lokal ditinggalkan di belakang agar investor mendapat ruang leluasa.
Proyek ini tampak sebagai bentuk privatisasi zona konservasi (walau diklaim sebagai ekowisata). Izin lama seperti yang dimiliki KWE sering dibangkitkan kembali tanpa memperkuat kontrol lingkungan, partisipasi publik yang bermakna, atau jaminan bahwa masyarakat lokal akan merasakan manfaat ekonomi, bukan hanya jadi objek dekoratif pariwisata. Izin 55 tahun di zona padat ekologi sangat panjang; proyek sementara belum rampung pembangunan besar-besaran fisik, tapi pondasi sudah dibangun tanpa EIA lengkap di awal.
Perspektif baru yang harus dibuka bagi publik dan pengambil kebijakan adalah bahwa kelestarian bukan cuma soal mempertahankan satwa Komodo, tapi juga menjaga hak generasi mendatang agar bisa melihat alam alaminya, dan jangan sampai jadi atraksi dikemas rapi untuk investor asing atau elit lokal. Kita perlu menuntut bahwa proyek apapun di kawasan konservasi harus memenuhi:
- Zonasi konservasi yang benar-benar menjauhkan pembangunan dari habitat utama Komodo dan daerah pencarian makanan.
- Partisipasi penuh masyarakat lokal sejak perizinan awal sampai realisasi, termasuk hak mereka atas tanah dan pemanfaatan ekonomi.
- Transparansi penuh dokumen perizinan, salut EIA, hasil monitoring populasi serta laporan publik tentang dampak lingkungan.
- Batas fisik pembangunan yang realistis, bukan klaim “bangunan minimal”, tetapi dari desain yang benar-benar ramah lingkungan dan tidak invasif.
Kalau pemerintah dan lembaga konservasi benar-benar serius menjaga TNK dan nilai warisan dunia, mereka harus mendengarkan suara komunitas, lembaga independen, dan UNESCO. Bila Padar dibiarkan tergerus, bukan hanya komodo dan habitatnya yang rugi budaya, kredibilitas Indonesia sebagai penjaga alam, dan masa depan ekoturisme yang berkelanjutan akan terkikis.
Pulau Padar bukan untuk dijual bagian demi bagian ke investor yang mengendus profit. Padar adalah simbol keindahan alam yang berbagi antara satwa, masyarakat, dan generasi masa depan. Tolak pembangunan ini bukan anti-wisata, tapi anti perusakan; bukan anti investasi, tapi anti eksploitasi konservasi. Rakyat dan alam harus menang, bukan elit dan beton.
