Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Pada Tahun 2024, Setara Institute kembali merilis temuan yang menggelisahkan: Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terbanyak di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak melakukan pelanggaran KBB dengan 38 peristiwa.
Fakta ini menjadi tamparan keras bagi daerah yang secara historis kerap dibanggakan karena dinamika sosial dan budaya yang kaya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain.
Ini bukan hanya angka. Di balik setiap data pelanggaran, terdapat rumah ibadah yang disegel, komunitas yang diintimidasi, serta warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar. Ketika intoleransi semakin mengakar di institusi dan budaya lokal, maka ancaman terhadap demokrasi dan kemanusiaan semakin nyata.
Di tengah situasi ini, satu nama kembali menjadi harapan: Dedi Mulyadi. Sosok ini pernah mencuri perhatian nasional ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta (2008–2018) dengan langkah-langkah tegas melawan intoleransi. Ia membentuk sistem pendidikan yang merayakan keberagaman agama.
Namun, kepemimpinan kabupaten tentu berbeda dengan tantangan skala provinsi. Jabar memiliki lebih dari 48 juta penduduk dan terdiri dari banyak kota/kabupaten yang kompleks secara sosial dan politik. Tantangannya jauh lebih besar, apalagi jika intoleransi sudah menjelma menjadi praktik struktural dalam birokrasi dan masyarakat.
Meski demikian, rekam jejak Dedi Mulyadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat banyak pemimpin memilih jalan aman untuk merawat elektabilitas, ia memilih jalur konfrontatif terhadap ekstremisme dan intoleransi.
Di Purwakarta, ia menerapkan pendidikan kebudayaan Sunda untuk menanamkan toleransi sejak dini, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi ekspresi budaya serta kepercayaan lokal yang selama ini termarginalkan.
Kini ketika Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat, publik punya hak untuk bertanya: apakah ia masih memiliki nyali yang sama untuk menantang gelombang intoleransi yang lebih besar? Ataukah ia akan tunduk pada arus konservatisme politik demi pragmatisme kekuasaan?
Jawabannya akan menjadi penentu masa depan toleransi di Jabar. Sebab tantangan sesungguhnya bukan hanya menciptakan narasi keberagaman, tetapi membongkar praktik diskriminatif yang telah lama berakar dalam birokrasi, kebijakan, bahkan ruang publik.
Jika Dedi Mulyadi benar-benar ingin mengulang keberhasilannya di Purwakarta, maka ia harus mulai menyusun peta jalan toleransi Jabar dari sekarang. Tak cukup dengan simbol dan retorika—diperlukan komitmen politik, kebijakan konkret, dan keberanian moral untuk melindungi setiap warga tanpa memandang keyakinannya.
Jabar butuh lebih dari sekadar pemimpin populer. Ia butuh pemimpin yang berani berdiri di garis depan ketika toleransi diserang. Apakah Dedi Mulyadi siap mengambil peran itu lagi? Sejarah pernah mencatat keberaniannya. Kini publik menunggu, apakah sejarah itu bisa terulang untuk menjawab PR besar Jawa Barat hari ini.
Redaksi Energi Juang News
