Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Terjadi diskriminasi perlakuan fiskal antara pelaku usaha digital lokal dan perusahaan asing. Menariknya, hal ini diungkap oleh pejabat negara, yakni Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Rizal.
Diskriminasi itu tampak ketika pelaku usaha digital lokal, termasuk UMKM yang berjualan di platform e-commerce, wajib menunaikan kewajiban pajak.
Mereka dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet bruto tahunan. Selain itu, para pelaku ekonomi lokal ini juga dibebankan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%.
Kebijakan ini berlaku untuk pedagang dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun.
Hal berbeda terjadi dengan perusahaan digital asing. Mereka umumnya hanya dikenakan 11% sebagai PPN digital.
Lalu untuk PPh?
Ternyata tak dikenakan pada perusahaan-perusahaan asing itu.
Diskriminasi ini tentu merugikan UMKM dalam negeri. Yang lebih parah, potensi penerimaan negara pun berkurang.
Sudah saatnya pemerintah melenyapkan diskriminasi ini. Keadilan fiskal yang berintikan kontribusi seimbang dari semua pelaku ekonomi digital tanpa memandang batas negara, seharusnya menjadi orientasi pemerintah.
Kebijakan pemerintah yang lebih menargetkan pedagang di marketplace lokal dibandingkan perusahaan digital global, mencerminkan cara berpikir kuli yang menghamba pada kekuatan ekonomi asing.
Ketika pemerintah tidak membidik revenue atau pendapatan dari raksasa digital asing yang menuai keuntungan dari pasar Indonesia, maka kontribusi fiskal yang proporsional pun tak bisa diperoleh bangsa ini.
Disisi lain, para pelaku ekonomi lokal seperti menjadi ‘anak tiri’. Mereka harus terpinggirkan oleh kebijakan fiskal yang tak adil dari pemerintah bangsa mereka sendiri.
Bila situasi itu terus berlanjut, Indonesia akan terus berada di posisi lemah. Negeri ini hanya menjadi ‘sapi perah’ bagi para raksasa digital.
Dan menjadi kuli di negeri sendiri, akan mewujud-nyata bagi bangsa ini.
Redaksi Energi Juang News
