Energi Juang News, Jakarta-Keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu munculnya perpecahan di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan Presiden Prabowo Subianto kini dibuat pusing karena muncul isu keretakan kabinetnya.
Menurut Rocky, hal itu terjadi karena Kabinet Merah Putih merupakan hasil dari transaksi elektabilitas bukan etikabilitas.
Kalau sekarang Pak Prabowo pusing, seluruh anggota kabinetnya hasil transaksi elektabilitas, bukan transaksi etikabilitas,” ucap Rocky saat memberikan sambutan di kegiatan peluncuran dan dialektika Buku Filsafat Pemerintah yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Kampus IPDN, Jakarta, belum lama ini.
“Itu yang menyebabkan kita menduga bahwa ada semacam rupture, keretakan di dalam kabinet ini,” imbuhnya.
Rocky mengatakan sejatinya Prabowo merupakan sosok pemimpin yang tegas. Namun, ketegasan itu hanya terjadi kepada lingkungan sistem komando.
Hal ini juga terlihat dari sejumlah program yang dicanangkan Prabowo yang mempunyai tujuan yang baik, namun tidak sesuai dengan pelaksanaannya seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ide dia tentang MBG beda diwujudkan, Ide tentang koperasi, ide tentang apa aja tuh Jadi kita mau baca sebetulnya, ilmu pemerintahan ini pertama-tama adalah payung untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan efektif kalau ada penerimaan etis,” ungkapnya.
Sehingga, ia mengatakan Prabowo sendiri seperti tidak dipandu secara sempurna terhadap fondasi atau struktur dasar yang membentuk suatu masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi peringatan ke Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.
Luhut memperingatkan Purbaya agar tidak mengambil balik sisa anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang diperuntukkan untuk makan bergizi gratis (MBG).
Hal itu diungkapkan Luhut saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat (3/10/2025).
Luhut menjamin bahwa sisa anggaran yang ada di BGN akan terserap habis hingga akhir tahun 2025 ini.
Maka dari itu kata Luhut, Menteri Keuangan RI Purbaya tidak perlu menarik balik sisa anggaran yang belum terserap hingga Oktober 2025.
“Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ambil-ambil anggaran yang tidak terserap. Karena itu konsekuen juga, jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” jelas Luhut.
Redaksi Energi Juang News
