Energi Juang News, Jakarta– Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (7/10/2025). Aksi ini sebagai bentuk protes keras atas kebijakan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) yang dianggap menjerat pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut catatan APPSI, 18 gubernur hadir langsung, 15 provinsi diwakili pejabat terkait, dan hanya 5 daerah yang absen. Dalam pertemuan itu, hampir semua kepala daerah menolak pemotongan dana.
Pemotongan Dana, Infrastruktur Terancam
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut, dana TKD untuk Malut turun drastis dari Rp 10 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp 6,7 triliun di 2026. Pemotongan terbesar terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
“Dengan potongan ini, dana yang ada hanya cukup untuk belanja rutin. Sementara kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan jadi terhambat. Kami minta jangan ada pemotongan,” tegas Sherly.
Beban makin berat karena setiap daerah masih harus membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya signifikan. Bahkan, menurut Sherly, ada provinsi dan kabupaten yang dipangkas 20–70 persen.
Aceh Juga Kena Imbas
Hal serupa diungkap Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia menyebut, TKD untuk Aceh dipotong hingga 25 persen. Menurutnya, kebijakan itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami semua sepakat anggaran jangan dipotong. Itu beban berat bagi provinsi,” ujarnya.
Daerah Kesulitan Bayar Gaji
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris menambahkan, pemotongan TKD membuat beberapa daerah kesulitan membayar operasional pemerintahan, termasuk gaji pegawai. “Kalau PAD kecil dan bergantung pada TKD, daerah makin sulit berkembang. Yang penting roda pemerintahan jalan, visi misi jadi terpinggirkan,” katanya.
Janji Evaluasi Pemerintah
Meski dihujani keluhan, Al Haris menyebut Purbaya cukup responsif. Menteri Keuangan itu berjanji melakukan evaluasi TKD 2026. Namun, karena pemangkasan sudah tertuang dalam APBN, pelaksanaannya akan tetap berjalan sambil menunggu peninjauan ulang.
“Pak Menteri responsif sekali. Nanti akan ada evaluasi selama 2026,” tutur Al Haris.
Meski demikian, protes gubernur mencerminkan semakin lebarnya jarak antara kebutuhan daerah dengan kebijakan fiskal pusat. Jika pemotongan tetap dipertahankan, ancaman mandeknya infrastruktur dan stagnasi ekonomi daerah bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas pemerintahan.
Redaksi Energi Juang News
