Energi Juang News, Tel Aviv– Krisis politik di Israel kembali memanas. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika kelompok Hamas tidak benar-benar dibubarkan.
Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah kabinet Israel menyetujui rencana gencatan senjata di Jalur Gaza yang dimediasi Amerika Serikat. Rencana tersebut mencakup pembebasan sandera Israel dalam 72 jam dan penarikan bertahap pasukan Tel Aviv dari Gaza.
Ancaman Politik dari Ben Gvir
Ben Gvir, pemimpin partai sayap kanan Jewish Power, menuding kesepakatan gencatan senjata hanyalah “jebakan.” Ia menegaskan, jika Hamas masih tetap eksis meski mengaku bubar, maka pihaknya akan memaksa jatuhnya pemerintahan Netanyahu.
“Jika Hamas tidak dibubarkan, atau hanya sekadar mengaku bubar sementara tetap beroperasi dengan kedok lain, Jewish Power akan membubarkan pemerintahan ini,” ujar Ben Gvir seperti dikutip Reuters, Jumat (10/10/2025).
Gencatan Senjata Disahkan
Kabinet Israel secara resmi meratifikasi kesepakatan gencatan senjata pada Jumat pagi. Kesepakatan itu mengatur pembebasan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina, serta mekanisme penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Netanyahu dalam pernyataannya di media sosial menegaskan: “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka pembebasan semua sandera baik yang hidup maupun yang telah meninggal.”
Kesepakatan ini disebut-sebut bagian dari rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Pertaruhan Politik Netanyahu
Ancaman Ben Gvir menambah tekanan bagi Netanyahu yang tengah menghadapi krisis legitimasi di dalam negeri. Dukungan terhadap gencatan senjata menuai perpecahan: sebagian melihatnya sebagai jalan menuju deeskalasi, sementara kelompok garis keras menganggapnya sebagai kelemahan Israel.
Jika Ben Gvir benar-benar menarik dukungan partainya, koalisi pemerintahan Netanyahu berpotensi goyah dan membuka jalan bagi kejatuhan politiknya.
Redaksi Energi Juang News
