Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta- Sepak bola seharusnya menjadi panggung rakyat tempat sportivitas, gairah, dan kebanggaan nasional tumbuh. Namun di Indonesia, sepak bola justru sering dijadikan alat politik. Ketika Erick Thohir, seorang menteri sekaligus tokoh politik berpengaruh, memimpin PSSI, persoalannya bukan sekadar soal kapasitas tapi soal konflik kepentingan yang tak terhindarkan.
PSSI bukan sekadar organisasi olahraga; ia adalah lembaga dengan kekuatan sosial dan ekonomi besar. Menguasainya berarti menguasai jutaan emosi rakyat, sekaligus panggung politik yang sangat efektif. Inilah bahaya yang sering luput disadari publik.
Banyak yang memuji Erick Thohir karena latar belakang profesionalnya di bisnis dan olahraga internasional. Namun kita harus jujur: ia bukan lagi sekadar pengusaha atau pengelola klub bola ia adalah politisi aktif dan pejabat negara. Ia kini memimpin kementerian strategis, dan namanya sering muncul dalam bursa calon wakil presiden maupun pejabat politik lain.
Ketika seorang pejabat publik memimpin PSSI, batas antara kepentingan publik dan kepentingan politik menjadi kabur.
Apakah kebijakan PSSI diambil untuk membangun sepak bola, atau untuk memperkuat posisi politik sang ketua?
Apakah keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan visi olahraga, atau kalkulasi elektoral?
Di awal kepemimpinannya, Erick menjanjikan reformasi: tata kelola profesional, transparansi, dan perlawanan terhadap mafia bola. Namun, setelah lebih dari setahun, wajah lama PSSI masih tampak jelas. Masalah wasit, jadwal liga, ketidakpastian regulasi, dan komunikasi publik yang buruk belum juga teratasi.
Program reformasi sering berhenti di level branding konferensi pers, jargon, dan pencitraan media. Sementara itu, klub-klub kecil dan akademi usia muda tetap berjuang sendirian tanpa dukungan sistemik.
Itulah masalah mendasar ketika organisasi olahraga dipimpin oleh figur politik: energi lebih banyak tersedot untuk citra, bukan pembenahan struktur.
Tidak ada yang bisa memastikan bahwa keputusan-keputusan PSSI bebas dari kepentingan politik.
Dengan jabatan ganda di pemerintahan, setiap langkah Erick Thohir berpotensi bias baik dalam alokasi dana, hubungan dengan sponsor, maupun pengaturan kebijakan olahraga nasional.
FIFA sendiri secara prinsip menolak intervensi politik dalam federasi sepak bola. Ironisnya, Indonesia justru mempercayakan PSSI kepada seorang politisi aktif.
Kita tidak sedang memperkuat olahraga, kita sedang memperlemah independensinya.
Indonesia memiliki banyak mantan pemain, pelatih, dan profesional olahraga yang paham betul bagaimana sistem ini seharusnya dijalankan.
Namun mereka jarang diberi ruang karena struktur PSSI telah lama menjadi arena bagi elite politik.
Ketika kursi pimpinan dijadikan batu loncatan karier politik, sepak bola hanya menjadi alat, bukan tujuan.
Sepak bola seharusnya dikelola oleh orang-orang yang hidup dari sepak bola, bukan oleh mereka yang menjadikannya alat untuk hidup di politik.
Kita tidak sedang menyoal pribadi Erick Thohir semata, tetapi sistem yang memungkinkan seorang politisi berkuasa di dunia olahraga. Jika PSSI ingin benar-benar profesional, maka langkah pertama adalah menyingkirkan politik dari tubuhnya.
Selama PSSI dipimpin oleh politisi, sepak bola Indonesia akan terus menjadi alat propaganda, bukan sarana kemajuan. Sudah saatnya publik bersuara: Jangan biarkan politisi, siapa pun dia, menguasai sepak bola kita.
