Oleh: Iranto
(Aktivis, Social Media Specialist)
Energi Juang News, Jakarta-Kemunculan tayangan video Prabowo Subianto di layar bioskop belakangan menuai sorotan publik. Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai inovasi komunikasi politik, cara baru menjangkau generasi muda yang memang akrab dengan konten visual. Namun di sisi lain, langkah ini juga menimbulkan tanda tanya serius: apakah kita sedang menyaksikan bentuk komunikasi politik modern, atau sekadar propaganda yang dikemas dengan kemewahan audiovisual?
Bioskop jelas bukan ruang netral. Ia diciptakan untuk menghadirkan pengalaman emosional, menggabungkan kekuatan visual, suara, dan suasana kolektif. Ketika seorang politisi hadir dalam medium itu, ia tidak sekadar “dikenalkan”, tetapi “dikonsekrasi” sebagai sosok yang patut dikagumi. Dengan kata lain, yang sedang dimainkan bukan lagi komunikasi rasional, melainkan penciptaan mitos politik.
Fenomena propaganda semacam ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, film Pengkhianatan G30S/PKI diputar secara wajib di televisi dan sekolah untuk menanamkan narasi tertentu. Bedanya, jika dulu propaganda dilakukan lewat televisi dengan kendali penuh negara, kini ia hadir dalam ruang hiburan komersial, tetapi efeknya sama: membentuk persepsi publik melalui pengulangan visual dan simbol.
Di tengah rendahnya literasi politik, langkah ini justru mengkhawatirkan. Penonton tidak diajak menilai gagasan atau mengkritisi rekam jejak, melainkan diarahkan untuk mengagumi citra yang dikurasi. Politik menjadi tontonan, bukan perdebatan. Demokrasi pun terancam dipersempit menjadi sekadar adu citra di layar lebar, alih-alih kompetisi gagasan yang sehat.
Ada dua catatan kritis yang patut disampaikan. Pertama, strategi ini berisiko mengulang pola lama, ketika media massa berfungsi lebih sebagai alat pembentukan citra daripada ruang edukasi publik. Kedua, penyusupan propaganda ke dalam ruang hiburan publik menempatkan warga negara sebagai penonton pasif, bukan subjek kritis. Dalam jangka panjang, ini bisa memperdangkal kualitas demokrasi, di mana pemimpin dipilih bukan karena gagasan dan integritasnya, melainkan karena seberapa kuat mitos yang berhasil mereka bangun.
Tentu, di sisi lain kita juga bisa melihat langkah Prabowo ini sebagai strategi cerdas dalam membidik Gen Z. Generasi yang lebih akrab dengan konten singkat dan visual cenderung lebih mudah terpengaruh oleh simbol dan narasi emosional. Namun, politik yang hanya mengandalkan efek visual tanpa substansi berisiko melahirkan demokrasi instan: penuh dengan tepuk tangan, tapi miskin gagasan.
Pada akhirnya, kita perlu bertanya dengan jujur: apakah propaganda di layar bioskop ini memberi ruang bagi publik untuk berpikir kritis, atau justru menjadikan kita sekadar penonton yang terpesona oleh panggung visual? Demokrasi yang sehat semestinya tumbuh dari ruang publik yang kritis, penuh perdebatan gagasan, dan kaya alternatif. Tanpa itu, layar sebesar apa pun hanya akan memantulkan ilusi kepemimpinan, bukan realitas yang sesungguhnya.
Redaksi Energi Juang News
