Minggu, Maret 15, 2026
spot_img
BerandaGoresan PenaMonopoli Dalam Industri Film: Ketika Pengusaha Jadi 'Predator'

Monopoli Dalam Industri Film: Ketika Pengusaha Jadi ‘Predator’

Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Komisi VII DPR RI mengungkapkan fakta yang menjadi ‘noda’ dalam industri perfilman kita. Noda itu adalah adanya monopoli dalam bisnis di dunia perfilman yang mencakup produksi, akses impor film, hingga pengelolaan bioskop.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga memaparkan, saat ini ada pihak-pihak pemilik production house (PH) atau rumah produksi film, yang juga menguasai jalur impor film, sekaligus memiliki bioskop. Hal itu dinilai tidak sehat untuk industri perfilman nasional.

Ya, monopoli itu memang akan membuat rumah produksi film yang tak memiliki akses pada impor dan kepemilikan bioskop, kesulitan untuk menayangkan filmnya di bioskop. Meskipun, misalnya, kualitas filmnya bagus.

Jadi, dominasi oleh satu atau segelintir perusahaan produksi sekaligus importir dan pemilik jaringan bioskop besar menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Rumah produksi kecil dan independen pasti kesulitan untuk masuk dan bersaing secara efektif di pasar.

Praktik monopoli itu juga merugikan konsumen, karena pilihan film yang tersedia bagi konsumen terbatas.

Perusahaan yang mempunyai peluang melakukan monopoli, cenderung menentukan jenis film yang diputar. Konsekuensinya, keragaman preferensi penonton atau kualitas produk terabaikan.

Padahal,  perputaran uang di dunia perfilman cukup signifikan. Komisi VII DPR mencatat perputaran uang di industri film bisa mencapai Rp3,2 triliun. Sayangnya, karena industri ini hanya dikuasai oleh pelaku bisnis tertentu saja, perputaran uang itu tak bisa dinikmati merata.

Maka, jika monopoli ini terus dibiarkan, industri film nasional tidak akan bisa berkembang optimal. Sebab, konsentrasi keuntungan hanya terpusat pada satu kelompok perusahaan.

Akibatnya,  para pembuat film lain dan pekerja di industri ini yang tak berpeluang melakukan monopoli, akan merugi.

Maka, penting bagi pemerintah untuk mengatur ekosistem perfilman. Campur tangan pemerintah semacam ini dibutuhkan, agar tak ada transformasi pelaku industri film menjadi ‘predator’ atau ‘kanibal’, yang memangsa pelaku industri lainnya.

Redaksi Energi Juang News

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Recent Comments