Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Terungkapnya keberadaan bandara eksklusif di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, menggemparkan publik. Betapa tidak, sulitnya bandara itu diakses dan hanya pihak tertentu yang dapat masuk tempat tersebut, mengusik nalar publik:
Bagaimana kontrol negara pada pengelolaan fasilitas transportasi tersebut?
Sebab, seluruh fakta yang ada menunjukkan tergerusnya kedaulatan negara.
Pejabat daerah yang tak bisa memasuki bandara, adalah bukti lemahnya pengawasan negara. Hal ini indikator awal dari adanya persoalan serius terkait kedaulatan.
Ketiadaan pelayanan bea cukai dan imigrasi di fasilitas tersebut, juga menjadi manifestasi dari ketiadaan peran negara. Bahkan bandara tersebut seolah-olah beroperasi layaknya “negara di dalam negara” karena tidak dapat terakses penuh oleh otoritas Indonesia.
Penggerusan kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta ketiadaan pengawasan yang memadai berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional.
Penyelundupan barang, pergerakan imigran ilegal dan aktivitas ilegal sangat mungkin merongrong negeri.
Indikasi penguasaan oleh asing pun tampak. Jaringan Moderat Indonesia (JMI) mengungkapkan, pada tahun 2024 lalu landasan bandara diperpanjang dengan menggunakan biaya yang ditanggung perusahaan China, Zhensi Holding Group.
Potensi penyalahgunaan wilayah oleh pihak asing ini yang sangat mungkin terjadi ini, menuntut pemerintah responsif. Pemerintah harus segera memberikan klarifikasi resmi, juga memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam pengawasan negara.
Jika tidak, pemerintah membiarkan kedaulatan nasional tergerus.
Redaksi Energi Juang News
