Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Pariwisata domestik Indonesia sedang berada di titik nadir yang ironis. Di saat pemerintah gencar mengampanyekan jargon “Bangga Berwisata di Indonesia”, realitas ekonomi justru memaksa paspor masyarakat lebih cepat penuh oleh stempel imigrasi negara tetangga. Fenomena tiket pesawat domestik yang melambung hingga dua kali lipat dari harga normal di bulan ini bukan sekadar fluktuasi musiman, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural yang dipelihara.
Anatomi Ketidakadilan Harga: Domestik vs Internasional
Secara matematis, sangat sulit bagi akal sehat akademis untuk menerima bahwa penerbangan melintasi batas negara (Jakarta-Singapura) bisa lebih murah dibandingkan penerbangan dalam satu kedaulatan (Jakarta-Labuan Bajo atau Natuna). Namun, data menunjukkan bahwa beban biaya pada rute domestik memang “didesain” untuk menjadi mahal melalui tiga instrumen utama:
Kanibalisme Pajak (PPN Berlapis):
Berbeda dengan rute internasional yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai standar global, rute domestik justru dicekik PPN 11% yang dikenakan dua kali: pada harga tiket dan pada harga bahan bakar (avtur). Ini adalah bentuk disinsentif bagi pergerakan ekonomi dalam negeri.
Anomali Harga Avtur:
Logika logistik kita sering kali terbalik. Di Singapura, harga avtur berkisar di angka Rp13.000/liter, sementara di Indonesia bisa menyentuh Rp15.000/liter, bahkan melonjak drastis di wilayah Timur. Sebagai komponen biaya operasional terbesar (mencapai 40%), disparitas harga bahan bakar ini otomatis membakar daya beli masyarakat.
Struktur Pasar Oligopolistik:
Langit Indonesia saat ini praktis dikuasai oleh dua raksasa: Garuda Group dan Lion Group. Tanpa kompetisi yang sehat, tidak ada urgensi bagi maskapai untuk melakukan efisiensi harga. Konsumen hanya dihadapkan pada pilihan “mahal” atau “sangat mahal”.
Efek Domino: Eksodus Turis ke Asia Tenggara
Tingginya harga tiket menciptakan distorsi pasar yang nyata. Ketika masyarakat membandingkan total biaya liburan, Thailand atau Malaysia menawarkan paket “lebih mewah dengan harga setara” ongkos transportasi ke destinasi lokal.
Destinasi Domestik: Tiket mahal + Akomodasi tinggi = Wisatawan enggan berkunjung.
Destinasi Luar Negeri: Tiket murah (akibat subsidi pemerintah asing) + Pilihan maskapai beragam = Arus modal keluar (capital outflow).
Kebijakan subsidi yang diberikan negara tetangga kepada maskapai mereka adalah strategi ofensif untuk menarik devisa. Sebaliknya, di Indonesia, beban biaya tambahan dan pungutan bandara seolah-olah menjadi “hukuman” bagi mereka yang ingin menjelajahi negeri sendiri.
Pemerintah Pura-Pura Lupa atau Memang Tak Berdaya?
Pertanyaan besar muncul: Apakah pemerintah tidak tahu? Rasanya mustahil. Data ini bersifat publik dan dampaknya dirasakan langsung oleh sektor UMKM di daerah wisata. Namun, hingga saat ini, respon yang muncul cenderung administratif dan normatif seperti penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) yang faktanya tetap saja tinggi.
Opsi untuk “membuka keran” bagi maskapai asing masuk ke rute domestik (cabotage) sering kali terbentur pada alasan kedaulatan udara dan proteksi industri nasional. Namun, jika proteksi tersebut hanya memelihara inefisiensi dan menyengsarakan konsumen, maka kedaulatan tersebut perlu dipertanyakan urgensinya.
Selama struktur pasar masih bersifat oligopoli dan beban pajak domestik tidak disetarakan dengan standar internasional, maka “Liburan di Dalam Negeri” hanya akan menjadi slogan romantis yang tidak realistis bagi dompet kelas menengah. Pemerintah perlu berhenti bersembunyi di balik regulasi TBA dan mulai membedah inefisiensi biaya operasional serta monopoli pasokan avtur jika tidak ingin melihat pariwisata domestik mati perlahan di tanahnya sendiri.
Redaksi Energi Juang News
