Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Perlawanan ribuan warga terhadap keputusan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dalam satu tahun, merupakan manifestasi penolakan rakyat terhadap logika elite.
PBB sejatinya merupakan instrumen negara untuk membiayai pembangunan, termasuk pelayanan publik. Namun, yang harus diingat oleh pemerintah dan kaum elite, PBB harus diterapkan dengan proporsional dan selaras dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Sedangkan di Pati, keputusan Bupati menaikkan PBB hingga 250 persen dalam waktu singkat jelas melampaui kemampuan masyarakat kecil. Kenaikan sebesar itu tentu memberatkan rakyat. Inilah perwujudan logika elite yang bertabrakan dengan kepentingan rakyat.
Pola pengambilan keputusan Bupati yang mengabaikan partisipasi rakyat juga mencerminkan keangkuhan, apalagi disertai tantangan terhadap warganya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang seharusnya memperjuangkan aspirasi warga, justru menjadi penguasa yang menerbitkan keputusan secara top-down.
Disinilah terjadi pemasungan terhadap kedaulatan rakyat yang memandatkan rakyat sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan.
Lebih dari itu, kebijakan PBB di Pati ini menggambarkan hasrat elite untuk memenuhi target fiskal tanpa mempertimbangkan kemampuan rakyat. Hanya demi menutup defisit dan memenuhi target pendapatan, pemerintah mengambil jalan pintas tanpa memikirkan kemampuan maupun kebutuhan rakyat.
Fenomena menaikkan pajak dan retribusi, bersamaan dengan pembiaran kebocoran anggaran dan pemborosan terjadi bukan hanya di Pati.
Pergolakan di Pati meneguhkan bahwa memang rakyat pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana seharusnya dalam sistem demokrasi. Perlawanan rakyat di Pati juga membuktikan bahwa masyarakat ‘ogah’ menjadi sapi perah bagi oligarki.
Melalui pergolakan Pati, pemerintah dan kaum elite juga semestinya tersadarkan bahwa keputusan pajak yang tak adil mudah memicu perlawanan rakyat.
Sejarah dunia sudah membuktikan hal itu. Peristwa Boston Tea Party di Amerika Serikat dulu, membuktikan betapa rakyat muak terhadap keputusan pajak yang mencekik.
Redaksi Energi Juang News
