Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Di Negeri ini, kebebasan berpendapat masih belum aman. Pengalaman tragis aktivis lingkungan bernama Vian Ruma di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan betapa rentannya suara-suara rakyat, terutama mereka yang membela tanah, air, dan kehidupan marginal, terhadap kekerasan yang nyata.
Ketika seorang aktivis dibungkam dengan cara yang paling ekstrem kehilangan nyawa itu bukan hanya tragedi pribadi, tapi kegagalan sistemik dari negara yang seharusnya melindungi mereka.
Komisi HAM DPR telah mendesak aparat untuk mengungkap kasus kematian Vian Ruma secara transparan dan sesuai fakta. Tuntutan ini tidak terdengar berlebihan jika kita menyadari konteks: rendahnya penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis di daerah-daerah, lemahnya perlindungan hukum bagi mereka yang kritis terhadap kebijakan proyek ekstraktif, dan sering kali minimnya penyidikan yang memenuhi rasa keadilan publik.
Kasus Vian bukan satu-satunya. Sejarah mencatat kasus-kasus yang menonjol antara lain pembunuhan Munir Said Thalib yang diracun pada 2004, hilangnya sejumlah aktivis dalam peristiwa penculikan 1997-1998, hingga kasus aktivis lingkungan seperti Golfried Siregar yang dibunuh pada 2019.
Organisasi seperti Komnas HAM dan KontraS terus berjuang mengusut kasus-kasus ini untuk mencari keadilan bagi para korban dan keluarganya. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa ancaman terhadap aktivis bukan kejadian tunggal, melainkan pola berulang yang terus menghantui demokrasi kita.
Di berbagai wilayah di NTT, paparan konflik sumber daya alam, pertarungan lahan dengan korporasi, hingga intimidasi terhadap aktivis sudah sering terdokumentasi. Namun, hanya sedikit dari kasus tersebut yang benar-benar sampai ke pengadilan, apalagi sampai ada putusan tegas menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa aktivis bukan hanya “dimarjinalkan”, tetapi secara literal berada dalam bahaya hidup.
Penting di sini memahami bahwa ancaman terhadap aktivis bukan fenomena terpisah melainkan bagian dari pola yang lebih besar: pola di mana eksekutif dan lembaga penegak hukum terlalu sering berpihak pada kepentingan ekonomi dan politik kuat, bukan kepada kepentingan rakyat dan lingkungan.
Ketika proyek tambang, perkebunan, atau pariwisata besar dijalankan, banyak aktor daerah yang memilih diam atau bahkan menjadi bagian dari problem karena takut kehilangan keuntungan atau posisi. Akibatnya, aktivis yang bersuara dilihat sebagai “penghalang pembangunan” alih-alih penjaga kepentingan publik.
Arah perspektif baru yang harus dibawa ke publik dan petinggi negeri adalah: aktivis bukan “aktor luar”, tetapi bagian dari komunitas yang paling terdampak. Suara mereka adalah suara kerentanan ekologis, suara ketidakadilan sosial. Membunuh ide, mengancam aktivis, atau membiarkan mereka mati tanpa penyelesaian yang jelas adalah menutup mata terhadap kemajuan yang adil dan berkelanjutan.
Negara memang memiliki mekanisme hukum UU perlindungan saksi, peraturan lingkungan, hingga perundangan HAM namun mekanismenya belum efektif: investigasi lambat, saksi sering takut bersuara, perlindungan hukum belum merata, dan tekanan politik terhadap aparat terlalu besar. Di banyak kasus, identitas pelaku Utama baik investor maupun pejabat jauh lebih sulit disentuh dibanding pelaku lapangan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah NTT harus merespons dengan langkah nyata: memberikan jaminan perlindungan fisik dan hukum untuk aktivis serta membentuk mekanisme investigasi independen yang transparan dan bisa dipantau publik. Masyarakat sipil juga harus aktif mengawasi dan menolak narasi yang melabeli aktivis sebagai “musuh pembangunan”.
Jika kita gagal memperlakukan kematian Vian Ruma bukan sebagai “insiden lokal”, melainkan sebagai alarm nasional, maka kita membiarkan ruang kebebasan berpendapat semakin tercekik. Aktivis masih terancam di negeri ini bukan karena suara mereka tidak penting, tetapi karena kekuasaan yang takut dikritik. Dan ketakutan itu harus dilawan dengan tuntutan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak hidup serta hak bersuara yang tidak bisa dinegosiasi.
Redaksi Energi Juang News
