Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Pemerintah Prabowo menggulirkan kebijakan yang terlalu arogan untuk diam begitu saja: kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara sebagai bagian dari “Program Hasil Terbaik Cepat” dalam Perpres No. 79 Tahun 2025. Sementara rakyat terus dipanggil dengan jargon efisiensi, penghematan, dan penambahan pajak, elite justru menebal dengan kenaikan upah di puncak kekuasaan.
Inilah momen di mana pemerintahan rentan terseret kritik tajam: apakah formulanya benar-benar untuk kesejahteraan atau laten korupsi formal dalam bentuk legal?
Data BPS memperlihatkan angka pengangguran Indonesia per Maret 2025 berada di 4,76% atau setara 7,28 juta orang. Generasi muda, Gen Z dan milenial, menjadi golongan paling terdampak. Sementara itu, rasio gini sebagai ukuran ketimpangan tidak kunjung menurun: stabil di kisaran 0,38–0,39 dalam lima tahun terakhir.
Golongan 20% teratas menguasai 45,56% pengeluaran nasional, sedangkan 40% terbawah hanya mendapat bagian 18,65% saja. Dalam situasi seperti ini, menaikkan gaji pejabat adalah memilih untuk memperbesar jurang, bukan merapatkannya.
CSIS dengan keras menolak kebijakan ini lewat artikelnya “Rakyat Terus Diminta Pajak dan Terima Efisiensi, Tapi Pemerintah Boros, Gaji Pejabat Naik.” Mereka mencatat bahwa janji efisiensi selama ini hanya menjadi jargon kosong, karena alih-alih memperbanyak layanan publik yang dirasakan rakyat, pemerintah justru memperluas anggaran personal pejabat.
Kenaikan gaji pejabat dalam konteks efisiensi dan rasio penerimaan negara yang ditargetkan naik ke 23% terhadap PDB semua itu terdengar seperti mantera pencitraan. Tapi kenyataannya rakyat miskin masih menunggu BLT, kesehatan gratis belum merata, gizi ibu hamil dan anak balita masih jauh dari ideal.
Saat kenaikan gaji pejabat diputuskan, apakah ada audit independen terhadap penyediaan layanan publik? Apakah ada pengawasan ketat agar kenaikan ini tidak menjadi pemicu korupsi baru, pemborosan, atau hanya memperkaya elite pemerintahan?
Kita harus mulai melihat kenaikan gaji pejabat bukan sebagai indikator kepedulian pemerintah tapi sebagai barometer prioritas. Bila prioritas rakyat adalah keselamatan publik, pendidikan, dan kesehatan, maka harusnya kenaikan gaji pejabat berada paling bawah daftar prioritas setidaknya sampai layanan dasar terpenuhi. Bila negara memilih menaikkan gaji pejabat dahulu, maka rakyat boleh jadi mempertanyakan bahwa pemerintah menempatkan pejabat dalam posisi “lebih penting” dari rakyatnya sendiri.
Kenaikan gaji ASN dan pejabat negara ada tempatnya ia layak bila produktivitas dan kinerja terbukti, bila ada transparansi dan akuntabilitas, serta bila negara punya kapasitas keuangan yang santai, bukan saat beban pajak menjerat rakyat dan distribusi pendapatan timpang. Tapi hari ini kita tidak berada di situasi ideal: pengangguran tinggi, ketimpangan masih akut, inflasi dan harga kebutuhan melambung.
Tolak kenaikan gaji pejabat yang tidak disertai syarat yang jelas, kinerja yang terukur, dan manfaat langsung untuk rakyat. Tuntut agar setiap rupiah dari anggaran pejabat harus dilaporkan secara publik, ada audit kinerja, dan pejabat yang gagal layani rakyat dengan baik jangan dikasih bonus tapi dicela oleh rakyat.
Kebijakan publik bukanlah hadiah untuk elite; ia tanggung jawab moral untuk rakyat yang membayar pajak dan menunggu janji-janji terwujud.
