Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Kasus penangkapan Komisaris Utama Sritex oleh Kejaksaan Agung akibat dugaan penyelewengan kredit kembali membuka luka lama dalam wajah industri nasional: luka yang Bernama kapitalisme kroni.
Pelaku bisnis sering mendapat keistimewaan karena kedekatan dengan penguasa politik. Hal ini merusak etika pasar dan menciptakan ilusi kekuatan bisnis yang sebenarnya rapuh.
Sritex, yang dulu menjadi simbol kejayaan industri tekstil Indonesia, kini menjadi bukti nyata bahwa membangun bisnis di atas fondasi hubungan politik, bukan inovasi dan daya saing, hanyalah menunda kehancuran.
Di era Orde Baru, Sritex tumbuh bukan karena keunggulan teknologi atau strategi pasar yang inovatif, melainkan karena hubungan erat dengan lingkar kekuasaan Soeharto. Bisnis Sritex berkembang pesat berkat kontrak penyediaan seragam militer yang tentu tak lepas dari peran pemerintah yang otoriter kala itu.
Perlindungan negara membuat Sritex tak harus bersaing secara sehat di pasar bebas. Ia dibesarkan dalam ruang steril dari kompetisi dan tantangan global yang seharusnya menjadi ujian alamiah dunia industri.
Namun, ketika Orde Baru tumbang pada 1998, Sritex pun mulai kehilangan daya cengkeramnya. Perusahaan ini tak lagi mampu bersaing dalam ekosistem bisnis yang lebih terbuka dan demokratis. Krisis demi krisis menghantam.
Sritex resmi dinyatakan pailit, dengan utang yang menggunung dan kredibilitas yang runtuh. Kini pemimpinnya justru tersandung masalah hukum. Bukan karena kalah bersaing, tapi karena dugaan manipulasi sistem keuangan yang memperpanjang daftar dosa kapitalisme kroni.
Kisah Sritex harus menjadi pelajaran berharga bagi negara dan pelaku bisnis. Industri yang bergantung pada perlindungan dan privilege kekuasaan akan kesulitan bertahan di era ekonomi modern yang menuntut efisiensi, transparansi, dan inovasi.
Kapitalisme kroni bukan hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga membunuh kultur kompetisi yang sehat. Ia melahirkan generasi pengusaha instan yang lebih lihai melobi pejabat ketimbang merancang strategi bisnis.
Sebaliknya, di era globalisasi saat ini, hanya perusahaan yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan bersaing secara strategis yang akan bertahan. Lihatlah bagaimana banyak startup teknologi mampu menembus pasar global meski tanpa “restu” kekuasaan, karena mereka membawa ide dan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Keunggulan mereka lahir dari kreativitas, bukan koneksi politik.
Indonesia harus segera memutus mata rantai kapitalisme kroni jika ingin membangun ekonomi yang berdaya saing. Pemerintah perlu mendorong regulasi yang adil dan transparan, bukan memanjakan konglomerat yang dekat kekuasaan. Dunia usaha juga harus mulai membangun etika bisnis yang sehat, yang bertumpu pada kapabilitas, bukan kedekatan.
Sritex bukan sekadar kisah tentang kebangkrutan sebuah perusahaan. Ia adalah cermin suram dari model bisnis yang dibangun di atas kekuasaan, bukan kualitas. Jika Indonesia ingin melahirkan industri yang tangguh, maka sudah saatnya kita berkata: selamat tinggal kapitalisme kroni.
Redaksi Energi Juang News
