Energi Juang News, Sucre- Bolivia resmi mengakhiri kebijakan harga BBM murah yang selama dua dekade menjadi “warisan” pemerintahan kiri di negara Amerika Latin tersebut. Keputusan ini diambil di tengah krisis ekonomi terburuk dalam 40 tahun, ketika kas devisa negara terkuras untuk menutup selisih harga impor dan penjualan BBM di dalam negeri. Langkah berani ini langsung memicu lonjakan tajam harga bensin dan solar, sekaligus menguji dukungan publik terhadap pemerintahan baru di La Paz.
Subsidi BBM 20 Tahun Disetop
Presiden Bolivia Rodrigo Paz, yang baru sebulan menjabat, mengumumkan pencabutan subsidi bahan bakar yang sudah diberlakukan sejak 2006. Selama hampir 20 tahun, pemerintah menjaga harga bensin dan solar tetap rendah jauh di bawah harga internasional melalui subsidi besar-besaran. Kebijakan itu semula diklaim melindungi rakyat kecil, tetapi dalam praktiknya menekan anggaran negara dan mendorong konsumsi BBM berlebihan.
Dalam pidato yang disiarkan ke seluruh negeri, Paz menegaskan bahwa penghapusan subsidi bukan bentuk pengabaian negara terhadap warga. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya memulihkan ketertiban fiskal, menegakkan rasa keadilan, dan memastikan redistribusi manfaat ekonomi yang lebih transparan. Pemerintah menyiapkan dekrit khusus yang merinci skema harga baru dan tahapan implementasi kebijakan ini.
Dampak ke Harga dan Pasar BBM
Penghapusan subsidi langsung mendorong kenaikan harga bensin dan solar ke level tertinggi dalam beberapa dekade. Laporan menyebutkan harga diesel melonjak lebih dari 160 persen, sementara bensin naik di atas 80 persen dibanding harga lama yang dibekukan sejak pertengahan 2000‑an. Pemerintah menyatakan harga baru akan dievaluasi kembali setelah enam bulan pertama untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal dan pasar energi.
Selama ini, pemerintah Bolivia memusatkan impor bensin dan solar melalui perusahaan negara dan menjualnya dengan harga rugi untuk menjaga daya beli masyarakat. Skema tersebut membuat BBM di Bolivia menjadi salah satu yang termurah di kawasan dan mendorong terjadinya penyelundupan ke negara tetangga. Di sisi lain, kebijakan itu memperdalam defisit dan mempercepat terkurasnya cadangan dolar AS yang dibutuhkan untuk membiayai impor energi.
Krisis Ekonomi dan Antrean SPBU
Krisis energi sudah terlihat sejak 2023 ketika antrean panjang di stasiun pengisian kerap terjadi karena pasokan BBM tersendat. Banyak pengendara harus menunggu berjam‑jam bahkan berhari‑hari untuk mendapatkan bensin dan solar, mencerminkan rapuhnya sistem distribusi di tengah keterbatasan devisa. Situasi ini menjadi salah satu faktor utama kemarahan publik terhadap kebijakan masa lalu dan mendorong tuntutan perubahan.
Pemerintahan Paz mewarisi perekonomian yang goyah, dengan tekanan fiskal tinggi dan cadangan devisa yang menipis. Kombinasi subsidi besar, penurunan produksi gas alam, dan merosotnya ekspor energi membuat ruang gerak anggaran semakin sempit. Keputusan mencabut subsidi dipasang sebagai “pil pahit” yang harus ditelan untuk mencegah krisis yang lebih dalam.
BBM Diserahkan ke Pasar dan Peran Swasta
Sebagai bagian dari paket kebijakan, pemerintah akan mengeluarkan solar dari daftar komoditas yang dikendalikan negara dan menyerahkannya ke mekanisme pasar bebas. Langkah ini membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor langsung diesel dan membantu mengurangi beban perusahaan minyak milik negara yang selama ini kesulitan menjamin pasokan. Pemerintah berharap skema baru tersebut bisa memperbaiki distribusi dan mengurangi kelangkaan di berbagai daerah.
Paz menegaskan bahwa subsidi tidak boleh lagi menjadi celah untuk “menyembunyikan penjarahan” anggaran publik melalui kebocoran dan praktik tidak transparan. Dengan harga yang lebih mendekati biaya riil, pemerintah menilai penerimaan fiskal akan meningkat dan dapat dialihkan untuk program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga diharapkan memberi sinyal kepada investor bahwa pemerintah serius memperbaiki fondasi ekonomi.
Tantangan Politik dan Sosial ke Depan
Meski digadang sebagai langkah penyelamatan ekonomi, keputusan ini berpotensi memicu resistensi sosial karena beban kenaikan harga BBM akan langsung dirasakan masyarakat. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa reformasi subsidi energi sering memunculkan demonstrasi jika tidak disertai kompensasi yang memadai. Pemerintah Bolivia menghadapi tugas berat untuk menjelaskan urgensi kebijakan ini dan menjaga stabilitas politik.
Di parlemen, Paz harus membangun dukungan untuk meloloskan rangkaian reformasi struktural yang dinilai para ekonom penting bagi pemulihan keuangan negara. Reformasi tersebut mencakup penataan belanja negara, pembenahan sektor energi, dan penguatan kelembagaan untuk mencegah korupsi. Nasib paket kebijakan ini akan sangat menentukan apakah Bolivia mampu keluar dari tekanan krisis atau justru masuk babak gejolak baru.
Redaksi Energi Juang News
