Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin usaha PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) dan 27 perusahaan lain karena terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana banjir di Pulau Sumatra.
Ya, bencana banjir bandang dan longsor yang menghantam provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 merupakan tragedi nasional yang tak bisa diabaikan begitu saja. Dampaknya luar biasa: ribuan korban jiwa, ratusan ribu orang mengungsi, dan kerusakan lingkungan yang meluas.
Dalam konteks ini, keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha puluhan perusahaan sumber daya alam termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk bukan saja tepat, tetapi merupakan langkah strategis untuk mitigasi bencana dan pemulihan ekologis jangka panjang.
Langkah ini diambil setelah investigasi pemerintah menemukan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dan kerusakan signifikan pada sistem aliran sungai dan lanskap hutan di Sumatera Utara, yang memperburuk dampak banjir dan longsor.
Baca juga : Prabowo ‘Bersih-bersih’ Izin Nakal: 28 Perusahaan di Sumatera Dicabut Akibat Banjir
PT Toba Pulp Lestari Tbk memang telah lama menjadi sorotan berbagai kelompok masyarakat sipil, aktivis lingkungan, hingga akademisi. Beberapa temuan kritis telah membuka mata publik tentang buruknya dampak operasi perusahaan ini.
Ekspansi perkebunan eucalyptus misalnya, banyak dilakukan dalam konsesi perusahaan di banyak kabupaten, yang kemudian termasuk wilayah yang terdampak parah oleh banjir dan longsor.
Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mencatat, PT TPL memiliki wilayah konsesi di 12 kabupaten/kota di Sumatra Utara. Enam di antaranya termasuk wilayah yang terdampak banjir dan longsor pada tragedi 25 November 2025. Hal itu menunjukkan keterkaitan spasial antara degradasi hutan dan bencana ekologis.
KSPPM juga mencatat, terdapat setidaknya 3.660 hektare hutan lindung yang sudah mereka tanami, terutama di sektor Tele. Padahal sektor itu berperan penting sebagai penyangga ekosistem Danau Toba.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pun telah mengajukan gugatan perdata senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan di Sumatra Utara yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Sumatra. Salah satunya, PT Toba Pulp Lestari.
Dari Konsesi Eucalyptus hingga Gugatan KLH: Bukti Keterkaitan TPL dengan Krisis Ekologis Sumatra
Fakta-fakta itu secara konsisten menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan di wilayah konsesinya bukan bersifat netral terhadap lingkungan. Konversi hutan menjadi tanaman monokultur seperti eucalyptus mengurangi ketahanan lanskap terhadap curah hujan ekstrem dan mempercepat aliran permukaan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir dan longsor di kawasan hulu.
Jadi keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari harus dilihat bukan sebagai tindakan sektarian atau anti-investasi. Sebaliknya, ini adalah pengakuan terhadap fakta bahwa investasi yang tidak memperhatikan ekosistem justru akan mendatangkan biaya sosial dan ekologis yang jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi jangka pendek.
Langkah ini juga mencerminkan prioritas utama negara sebagai pelindung bangsa dan penjaga lingkungan hidup — sesuai amanat konstitusi dan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dari Cabut Izin ke Reformasi Tata Kelola: Menjadikan Ekologi dan Hak Masyarakat sebagai Investasi Sejati
Lebih jauh, upaya pemulihan pascabencana memerlukan perubahan paradigma: dari hanya mengatur izin menjadi mencegah kerusakan. Revitalisasi tata kelola sumber daya alam, pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta penegakan hukum lingkungan yang adil — itu semua harus berjalan seiring kebijakan pencabutan izin PT TPL.
Jika kita benar-benar ingin Sumatra Utara dan kawasan lainnya bebas dari bencana ekologis di masa depan, maka kita tidak bisa lagi berpihak pada status quo.
Kebijakan yang mengedepankan keseimbangan ekologis dan hak-hak masyarakat adalah investasi sejati bagi keberlanjutan bangsa.
Redaksi Energi Juang News
