Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi potensi ekonomi kelautan yang nilainya ditaksir mencapai US$1,33 triliun per tahun, sebuah angka fantastis yang setara dengan tujuh kali lipat APBN 2017. Potensi ini diproyeksikan mampu menciptakan hingga 45 juta lapangan kerja. Namun, ironisnya, kekayaan mahabesar ini seolah terabaikan.
Sektor perikanan, yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama ekonomi, justru menunjukkan kontribusi yang stagnan dan cenderung menurun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, berkisar antara 2,14% hingga 2,66% dalam beberapa periode terakhir. Angka ini menjadi cermin betapa kita belum berhasil mengubah potensi menjadi prosperitas.
Kegagalan optimalisasi ini bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan sebuah krisis yang dampaknya dirasakan langsung oleh mereka yang hidupnya bergantung pada laut. Kasus terbaru di Padang, Sumatera Barat, menjadi potret buram dari masalah ini.
Banjir bandang tidak hanya membawa duka, tetapi juga mengalirkan ribuan kayu gelondongan dan lumpur dari hulu yang rusak akibat deforestasi. Akibatnya, perairan pesisir tertutup total, memaksa nelayan setempat untuk berhenti melaut selama lebih dari 10 hari dan kehilangan sumber pendapatan harian mereka. Peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak bisa lagi dipandang secara terpisah dari ekosistem darat.
Masalah yang dihadapi nelayan Padang hanyalah puncak dari gunung es permasalahan sistemik yang lebih besar, seperti penangkapan ikan ilegal, eksploitasi berlebih (overfishing), dan pencemaran laut yang masif. Saat ini, tercatat 331 jenis ikan di Indonesia sudah masuk dalam daftar terancam punah akibat praktik yang tidak berkelanjutan.
Kerusakan ekosistem akibat sedimentasi lumpur yang menghalangi sinar matahari bagi terumbu karang, seperti yang terjadi di Padang, semakin memperparah kondisi ini dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di masa depan [fetch_url_response]. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan koordinasi antarlembaga yang lemah menjadi kendala utama dalam mengatasi masalah-masalah ini.
Untuk itu, sudah saatnya Indonesia melakukan pergeseran paradigma fundamental. Memprioritaskan perikanan tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan volume tangkapan. Perspektif baru yang harus diusung adalah pengelolaan berbasis ekosistem secara menyeluruh.
Pemerintah harus menyadari bahwa kesehatan laut sangat bergantung pada kelestarian lingkungan di darat. Menjaga hutan di hulu, menormalisasi daerah aliran sungai, dan menindak tegas praktik perusakan lingkungan adalah langkah krusial yang sama pentingnya dengan memberantas penangkapan ikan ilegal di laut. Tanpa ekosistem yang sehat, industri perikanan dan pariwisata bahari tidak akan pernah mencapai potensi maksimalnya.
Pada akhirnya, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukanlah sekadar retorika, melainkan sebuah pekerjaan rumah yang menuntut aksi konkret dan terintegrasi. Komoditas perikanan hanya akan menjadi prioritas dan memberikan kesejahteraan jika negara berkomitmen penuh untuk menjaga dan memulihkan seluruh ekosistemnya, dari gunung hingga samudra.
Hanya dengan tangan dingin dan visi yang holistik, harta karun di lautan kita dapat benar-benar diwariskan sebagai sumber kemakmuran yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Redaksi Energi Juang News
