Energi Juang News, Jakarta- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, bersama Katib Ahmad Tajul Mafakhir, menyerahkan surat resmi undangan rapat pleno kepada jajaran PBNU pada Rabu, 28 Januari 2026. Undangan tersebut menjadi sinyal penting bagi kembalinya konsolidasi usai dinamika internal yang sempat memanas.
Agenda Rapat Pleno dan Kehadiran Pengurus
Ketua PBNU Rumadi Ahmad membenarkan adanya surat panggilan rapat itu. Ia menyebut pertemuan akan berlangsung di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Januari 2026.
“Terkait akan datang atau tidak, belum tahu, karena masih ada kegiatan di luar,” kata Rumadi saat dikonfirmasi pada Kamis (29/01/2026).
Rapat dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB dengan agenda utama penataan organisasi dan kelembagaan. Undangan itu ditujukan kepada jajaran Mustasyar, Syuriyah, A’wan, Tanfidziyah, dan para ketua lembaga serta badan otonom PBNU.
Langkah Normalisasi dan Acuan AD/ART
Berdasarkan dokumen bernomor 4834/PB.02/A.1.01.01/99/01/2026, rapat diselenggarakan sebagai bagian dari langkah normalisasi organisasi. Pelaksanaannya tetap mengacu pada Pasal 14 Anggaran Dasar dan Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
Baca juga : KPK Usut Kabid PBNU: Muhasabah atau Aliran Dana Haji Gelap?
Keputusan ini mengikuti hasil rapat konsultasi jajaran Syuriyah dan Mustasyar yang juga dihadiri oleh Yahya Cholil Staquf pada pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, 25 Desember 2025. Dari situ muncul kesepakatan untuk segera menggelar Muktamar ke-35.
Latar Belakang Konflik Internal PBNU
Beberapa waktu lalu, PBNU sempat diguncang perpecahan antara dua kubu pimpinan. Dalam musyawarah besar yang digelar di Pesantren Lirboyo, 21 Desember 2025, para sesepuh NU menyerukan islah antara kubu Rais Aam dan Yahya Cholil Staquf.
Ketegangan bermula dari rapat harian Syuriyah di Hotel Aston, Jakarta, pada 20 November 2025. Hasil rapat itu meminta Yahya mundur dalam tiga hari karena dianggap melanggar AD/ART dan mengundang peneliti pro-Israel, Peter Berkowitz, sebagai pembicara Akademi Kepemimpinan Nasional NU pada 15–16 Agustus 2025. Kehadiran Berkowitz dinilai bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan Qanun Asasi NU.
Yahya menolak mundur dan menilai pemecatan yang dilakukan Syuriyah pada 26 November 2025 tidak sah. Ia bahkan merombak sejumlah posisi strategis, termasuk mengganti Sekretaris Jenderal dari Saifullah Yusuf ke Amin Said Husni (28/11/2025).
Upaya Islah dan Rekonsiliasi NU
Rangkaian pertemuan di berbagai pesantren, seperti Al-Falah Ploso Kediri dan Tebuireng Jombang, akhirnya membuka kembali jalur komunikasi antar kubu. Musyawarah Kubro di Lirboyo menjadi puncak rekonsiliasi dan melahirkan kesepakatan penyelenggaraan Muktamar sebagai langkah pemulihan organisasi.
Rapat pleno PBNU kali ini dipandang sebagai babak baru dalam perjalanan NU untuk menata ulang struktur kepemimpinan sekaligus memperkuat visi kebangsaan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Redaksi Energi Juang News
