Energi Juang News, Jakarta- Realisasi pengeluaran pemerintah pusat menunjukkan lonjakan signifikan pada awal tahun anggaran 2026. Hingga akhir Februari, dana yang sudah dibelanjakan mencapai ratusan triliun rupiah dan meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama dipicu oleh percepatan sejumlah program prioritas serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp346,1 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat realisasi pengeluaran pemerintah pusat hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp346,1 triliun. Nilai ini setara dengan sekitar 11 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Belanja pemerintah pusat sudah dibelanjakan Rp 346,1 triliun,” kata dia dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.
Secara tahunan, realisasi tersebut mencatat pertumbuhan 63,7 persen dibandingkan realisasi pada Februari tahun sebelumnya.
Belanja Kementerian dan Lembaga Capai Rp155 Triliun
Dari total realisasi tersebut, pengeluaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp155 triliun. Angka ini setara 10,3 persen dari pagu APBN 2026 yang mencapai Rp1.510,5 triliun.
Suahasil menjelaskan, peningkatan belanja dipengaruhi oleh sejumlah program prioritas pemerintah. Di antaranya program makan bergizi gratis (MBG) serta berbagai bantuan sosial yang mulai disalurkan sejak awal tahun.
Program bantuan yang sudah berjalan mencakup Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Belanja Pegawai Naik karena Penambahan ASN
Pengeluaran untuk belanja pegawai juga meningkat. Hingga Februari 2026, realisasinya mencapai Rp45,1 triliun atau sekitar 12,6 persen dari pagu yang tersedia.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp36,3 triliun.
Menurut Suahasil, kenaikan ini dipicu oleh pengangkatan sekitar 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru. Selain itu, pemerintah mempercepat pembayaran tunjangan bagi tenaga pendidik nonpegawai negeri sipil yang statusnya berubah menjadi PNS.
Pemerintah juga mulai menyalurkan tunjangan hari raya (THR) kepada jutaan penerima. Hingga saat ini, realisasinya mencapai Rp24,7 triliun, atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun.
Dana tersebut disalurkan kepada sekitar 6 juta penerima, termasuk ASN pusat dan daerah, anggota TNI, Polri, serta para pensiunan.
Sementara itu, pembayaran pensiun tercatat mencapai Rp36,6 triliun untuk sekitar 3,7 juta penerima.
Belanja Barang Didominasi Program Makan Bergizi Gratis
Realisasi belanja barang hingga akhir Februari mencapai Rp67,6 triliun, atau sekitar 9,6 persen dari total pagu APBN.
Sebagian besar peningkatan belanja barang berasal dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari total realisasi tersebut, penyaluran program ini mencapai Rp39 triliun.
Selain itu, dana juga digunakan untuk sejumlah program lain, seperti:
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun
- Insentif tenaga kesehatan Rp2,2 triliun
- Layanan kesehatan melalui unit pelaksana teknis Rp1,7 triliun
- Program stabilisasi pangan Rp0,9 triliun
Penyaluran Bantuan Sosial Dipercepat
Di sisi lain, realisasi belanja bantuan sosial hingga Februari 2026 mencapai Rp27 triliun atau sekitar 16,6 persen dari pagu APBN.
Suahasil mengatakan peningkatan ini terjadi karena pemerintah mempercepat penyaluran sejumlah program sosial sejak awal tahun anggaran.
Beberapa program yang dipercepat antara lain Program Indonesia Pintar Kuliah pada semester pertama serta Program Keluarga Harapan pada kuartal pertama 2026.
Adapun rincian bantuan sosial yang sudah disalurkan meliputi:
- Penerima Bantuan Iuran JKN: Rp7,7 triliun untuk 96,7 juta peserta
- Program Keluarga Harapan (PKH): Rp7 triliun untuk 9,4 juta keluarga
- Kartu Sembako: Rp10 triliun untuk 16,7 juta keluarga
- KIP Kuliah: Rp2 triliun untuk 175,8 ribu mahasiswa
Percepatan belanja ini menunjukkan pemerintah mulai menggenjot berbagai program prioritas sejak awal tahun anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Redaksi Energi Juang News
