Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Perdebatan panas antara Permadi Arya dan Feri Amsari dalam sebuah program diskusi televisi baru-baru ini—yang diwarnai saling maki bahkan hampir berujung pada konfrontasi fisik—menjadi potret yang memprihatinkan bagi ruang publik Indonesia. Perdebatan tersebut dipicu oleh perbedaan posisi: yang satu dianggap lebih simpatik terhadap Israel, sementara yang lain secara tegas berpihak pada Palestina dalam konflik panjang di Timur Tengah.
Namun, terlepas dari posisi politik atau moral terhadap konflik tersebut, fenomena saling memaki antar sesama warga negara Indonesia karena konflik yang terjadi ribuan kilometer dari tanah air menunjukkan kemunduran etika diskursus publik.
Perdebatan yang seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan justru berubah menjadi arena permusuhan personal yang tidak produktif.
Ruang Publik yang Kehilangan Etika
Filsuf Jerman Jürgen Habermas melalui konsep public sphere menekankan bahwa ruang publik seharusnya menjadi arena dialog rasional yang memungkinkan warga negara bertukar argumen secara setara dan beradab. Dalam ruang publik yang sehat, perbedaan pandangan bukanlah ancaman, melainkan fondasi bagi pembentukan opini publik yang matang.
Apa yang terjadi dalam perdebatan tersebut justru memperlihatkan kegagalan menghadirkan communicative rationality—rasionalitas komunikatif—yang menurut Habermas mensyaratkan dialog berbasis argumentasi, bukan serangan personal.
Ketika diskursus digantikan oleh caci maki, ruang publik kehilangan fungsi deliberatifnya dan berubah menjadi panggung konflik emosional.
Polarisasi yang Dipinjam dari Konflik Global
Fenomena ini juga dapat dibaca melalui teori polarisasi sosial yang dijelaskan oleh ilmuwan politik Amerika, Cass Sunstein. Dalam karyanya tentang group polarization, Sunstein menjelaskan bahwa diskusi yang berlangsung dalam iklim identitas yang kuat sering kali mendorong individu mengambil posisi yang semakin ekstrem.
Konflik Israel–Palestina memang merupakan isu global yang sarat emosi dan identitas. Namun ketika konflik tersebut “diimpor” ke ruang publik Indonesia tanpa kerangka dialog yang sehat, ia berpotensi menciptakan polarisasi baru yang sebenarnya tidak memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sosial politik domestik.
Ironisnya, energi sosial yang besar justru tercurah untuk mempertajam permusuhan simbolik di dalam negeri, bukan untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan secara konstruktif.
Nasionalisme yang Kehilangan Arah
Saling memaki antar sesama anak bangsa karena konflik luar negeri juga menunjukkan paradoks dalam praktik nasionalisme kita. Dalam teori nasionalisme modern yang dijelaskan oleh Benedict Anderson, bangsa adalah “komunitas terbayang” yang dibangun melalui rasa solidaritas bersama.
Solidaritas tersebut seharusnya memperkuat kohesi sosial antar warga negara. Namun ketika sesama warga justru saling menghina dan hampir berkelahi karena perbedaan posisi dalam konflik internasional, solidaritas kebangsaan itu justru terkikis oleh identitas politik global yang dipinjam secara emosional.
Padahal Indonesia memiliki tradisi deliberasi yang kuat dalam nilai musyawarah, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila. Tradisi ini menempatkan dialog sebagai sarana mencari titik temu, bukan sebagai panggung saling merendahkan.
Mengedepankan Etika Perdebatan
Perbedaan sikap terhadap konflik Israel–Palestina adalah hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. Bahkan perdebatan yang tajam sekalipun masih bisa menjadi bagian dari dinamika intelektual publik.
Namun demokrasi tidak akan sehat tanpa etika diskursus. Perdebatan publik seharusnya memperkaya pemahaman masyarakat, bukan memperlihatkan pertunjukan kemarahan.
Ketika tokoh-tokoh publik justru mempertontonkan caci maki, pesan yang tersampaikan kepada masyarakat adalah bahwa emosi lebih penting daripada argumentasi.
Pada akhirnya, konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak akan selesai karena kemarahan yang diproduksi di studio televisi Indonesia. Yang justru bisa rusak adalah kualitas ruang publik kita sendiri.
Karena itu, sangat disayangkan jika sesama anak bangsa harus saling memaki—bahkan nyaris berkelahi—hanya karena perbedaan keberpihakan terhadap pihak-pihak yang berperang di negeri yang jauh dari tanah air.
Energi bangsa ini seharusnya digunakan untuk memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan sosial, dan menyelesaikan persoalan rakyat sendiri.
Perbedaan pandangan adalah keniscayaan. Tetapi menjaga martabat dialog adalah pilihan yang menentukan kualitas peradaban kita.
Redaksi Energi Juang News
