Energi Juang News, Jakarta- Kapoksi Golkar Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menanggapi wacana work from home (WFH).
Wacana itu mencuat pasca konflik timur tengah beberapa waktu yang lalu. Sehingga, wacana WFH muncul untuk menghemat BBM.
Terkait hal itu, pihaknya menyarankan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang sebelum diterapkan.
Opsi dan skerio lainnya terkait perang di timur tengah juga harus di kaji.
Wacana WFH sebagai Langkah Penghematan BBM di Wilayah Megapolitan
“Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi,” katanya, pada Selasa (17/3/2026).
Ahmad juga mengusulkan agar kebijakan WFH bisa diterapkan tiga provinsi.
Provinsi itu meliputi Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten.
Sebab, penggunaan BBM yang tinggi. Sementara daerah lain, kata dia, tidak harus diberlakukan WFH.
Baca juga : Serukan Penghematan, Bahlil Minta Rakyat Hemat Gas
“Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan,” ucapnya.
“Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya,” lanjutnya.
WFH Diusulkan Bersifat Darurat dan Terbatas di Tiga Provinsi
Dia meminta, agar pemerintah mengkaji dan melakukan pemetaan, sebelum menerapkan wacana itu.
Sebab, dia berpendapat kebijakan WFH seharusnya bersifat darurat.
“WFH juga harus dilihat sebagai respon darurat, artinya sementara saja. Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil,” ujarnya.
Sebelumnya, diberitakan Presiden Prabowo Subianto menyebut beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah.
Dia mencontohkan pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen di Pakistan.
Negara itu juga menerapkan WFH bagi pemerintahan dan swasta. Pemotongan hari kerja sebanyak empat hari juga diterapkan Pakistan.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak bisa memastikan situasi aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif.
“Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” katanya, saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).
Prabowo melanjutkan, penyesuaian anggaran di negara tersebut digunakan untuk membantu masyarakat lemah.
Redaksi Energi Juang News
