Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memesan sekitar 25 ribu unit motor listrik merek Emmo JVX GT untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut dikritisi secara serius. Di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan mendesak untuk pemenuhan gizi masyarakat, kebijakan ini berpotensi menjadi contoh nyata pemborosan anggaran negara yang tidak selaras dengan tujuan utama program.
Data menunjukkan bahwa harga satu unit motor listrik tersebut mencapai sekitar Rp49,95 juta (termasuk pajak). Dengan jumlah pengadaan 25.000 unit, potensi anggaran yang terserap bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun, bahkan total paket pengadaan serupa dalam sistem pemerintah tercatat hingga sekitar Rp2,4 triliun.
Motor Listrik BGN Dinilai Melenceng dari Fungsi Inti Program MBG
Angka ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan langsung program MBG, yaitu penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat rentan.
Secara prinsip ekonomi publik, sebagaimana dijelaskan dalam teori public expenditure prioritization, setiap belanja negara harus diarahkan pada core function program. Dalam konteks MBG, fungsi inti adalah distribusi dan kualitas makanan, bukan pengadaan aset penunjang yang mahal.
Bahkan, peringatan dari otoritas fiskal menyebut bahwa belanja pendukung seperti kendaraan operasional harus mempertimbangkan urgensi agar tidak menggeser prioritas utama program.
Masalahnya, penggunaan motor listrik sebagai sarana operasional tidak otomatis menjamin efektivitas distribusi gizi.
Tanpa sistem logistik yang matang—termasuk rantai pasok makanan, tenaga distribusi, dan infrastruktur penyimpanan—kendaraan hanya menjadi simbol modernisasi yang mahal. Lebih jauh, fakta bahwa ribuan unit motor tersebut belum didistribusikan karena masih menunggu administrasi sebagai Barang Milik Negara menunjukkan adanya potensi inefisiensi dalam perencanaan.
Triliunan Rupiah untuk Kendaraan, Bukan untuk Gizi dan Dapur MBG
Dari perspektif opportunity cost, alokasi triliunan rupiah untuk kendaraan jelas mengorbankan alternatif penggunaan anggaran yang lebih berdampak langsung. Dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, meningkatkan kualitas menu gizi, atau memperkuat fasilitas dapur umum dan tenaga kesehatan.
Dalam kondisi di mana masalah stunting dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan nasional, pengalihan anggaran ke sektor non-esensial merupakan keputusan yang sulit dibenarkan.
Selain itu, pilihan spesifik terhadap motor listrik dengan harga relatif tinggi juga memunculkan pertanyaan tentang efisiensi dan transparansi pengadaan.
Apakah tidak ada alternatif yang lebih murah dan fungsional? Apakah kajian kebutuhan operasional telah dilakukan secara komprehensif?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak sekadar menjadi proyek belanja, tetapi benar-benar solusi atas masalah.
Memang, ada argumen bahwa pengadaan ini dapat mendorong industri kendaraan listrik nasional. Namun, menjadikan program sosial sebagai instrumen stimulus industri tanpa desain kebijakan yang matang justru berisiko menciptakan distorsi.
Program MBG seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan menjadi kendaraan bagi agenda sektoral tertentu.
Pada akhirnya, kebijakan pengadaan 25 ribu motor listrik oleh BGN mencerminkan problem klasik dalam tata kelola anggaran: ketidaktepatan prioritas. Ketika belanja penunjang justru lebih menonjol daripada substansi program, maka yang terjadi bukanlah efisiensi, melainkan pemborosan yang dilegitimasi.
Negara seharusnya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik benar-benar menyasar kebutuhan paling mendasar rakyat. Dalam kasus ini, jawabannya jelas: makanan bergizi jauh lebih mendesak daripada motor listrik.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
