Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak mewajibkan perbankan menyalurkan kredit guna membiayai program pemerintah, meskipun wacana tersebut sempat masuk dalam Rancangan POJK tentang Rencana Bisnis Bank (RBB), patut diapresiasi sebagai langkah yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman regulator terhadap prinsip dasar industri perbankan: bahwa bank adalah entitas bisnis yang harus dikelola dengan kehati-hatian (prudential) dan berbasis manajemen risiko.
Dalam perspektif teoretis, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip prudential banking yang menjadi fondasi regulasi modern. Menurut Frederic S. Mishkin, stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit secara independen dan profesional. Intervensi berlebihan—termasuk dalam bentuk kewajiban penyaluran kredit untuk tujuan tertentu—berpotensi mengganggu kualitas aset bank dan meningkatkan risiko sistemik.
Lebih jauh, dalam kerangka teori intermediasi keuangan, bank berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak surplus ke pihak defisit berdasarkan analisis kelayakan dan risiko. Joseph E. Stiglitz menekankan bahwa keberhasilan fungsi ini bergantung pada kemampuan bank mengatasi asymmetric information melalui seleksi dan monitoring kredit yang ketat.
Jika bank dipaksa menyalurkan kredit ke sektor atau program tertentu tanpa mempertimbangkan kelayakan bisnis, maka mekanisme seleksi tersebut menjadi bias dan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah (non-performing loans).
Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa kebijakan kredit terarah (directed lending) yang terlalu dipaksakan oleh pemerintah sering kali berujung pada distorsi pasar. Dalam banyak kasus, intervensi semacam ini justru melemahkan sektor perbankan dan menciptakan beban fiskal di kemudian hari.
Oleh karena itu, menjaga otonomi bank dalam menentukan strategi bisnisnya bukan hanya penting bagi kesehatan individu bank, tetapi juga bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Di sisi lain, bukan berarti perbankan harus sepenuhnya terlepas dari agenda pembangunan nasional. Sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan tetap diperlukan, namun dalam bentuk insentif, bukan paksaan. Pendekatan berbasis insentif—seperti penjaminan kredit, subsidi bunga, atau skema pembagian risiko—lebih efektif dalam mendorong partisipasi bank tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.
Dalam konteks ini, sikap OJK menunjukkan peran regulator yang tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan kebijakan pemerintah, tetapi juga penjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memahami bahwa memaksa bank untuk mengikuti agenda tertentu tanpa mempertimbangkan risiko justru dapat menciptakan masalah yang lebih besar di masa depan.
Akhirnya, keputusan untuk tidak mewajibkan penyaluran kredit bagi program pemerintah merupakan langkah rasional dan berbasis teori. Perbankan yang sehat adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan tetap memberikan ruang bagi bank untuk menentukan strategi bisnisnya, sekaligus menjaga prinsip manajemen risiko, OJK telah menempatkan fondasi yang tepat bagi keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News
