Oleh: Yunandra
Sebagai seorang mahasiswa sekaligus bagian dari masyarakat Bogor yang mengamati langsung denyut pelayanan publik, saya menyampaikan pernyataan personal ini bukan untuk mencari popularitas, melainkan sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap kelangsungan layanan kesehatan di RSUD Ciawi. Saya secara khusus menyoroti kinerja Direktur Utama RSUD Ciawi selaku pemegang kendali operasional tertinggi di rumah sakit tersebut.
Daripada sibuk dengan rutinitas birokrasi atau terlalu fokus pada agenda di luar manajemen internal, saya menilai sudah saatnya Dirut RSUD Ciawi turun tangan secara nyata. Berdasarkan penelusuran aspirasi warga yang sering kali hanya dianggap angin lalu setidaknya ada empat keluhan klasik yang tak kunjung usai, dan ini adalah bahan evaluasi berat bagi kepemimpinan Dirut saat ini:
1. Sistem Antrean yang Ambruk: Ini adalah kegagalan manajemen alur pasien. Dirut harus bertanggung jawab atas inovasi sistem pendaftaran dan triase yang belum mumpuni. Apakah sudah ada evaluasi berkala terhadap peak hour pasien? Saya meragukannya.
2. Krisis Dokter Spesialis: Ini bukan lagi rahasia. Dirut tidak bisa terus beralibi pada anggaran daerah. Manajemen rekrutmen, kerja sama dengan fakultas kedokteran, hingga pemberian insentif yang kompetitif adalah pekerjaan rumah Dirut yang terlihat mandek.
3. Fasilitas Penunjang yang Tertinggal: Tempat tidur, alat diagnostik, hingga ruang perawatan yang kurang memadai adalah cermin dari kurangnya perencanaan strategis. Saya mempertanyakan, apakah laporan kebutuhan alat kesehatan sudah disampaikan secara maksimal oleh Dirut kepada Pemkab Bogor, atau malah hanya sekadar formalitas?
4. Budaya Pelayanan yang Dingin: Keluhan “pelayanan tidak ramah” adalah soal human capital management. Ini adalah kegagalan Dirut dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pasien. Pelatihan dan pengawasan langsung harus digalakkan, bukan sekadar ditempel stiker “Senyum, Salam, Sapa”.
Namun, pembenahan RSUD Ciawi tidak bisa sepenuhnya dibebankan di pundak Dirut saja. Di sinilah peran vital Bupati Bogor sebagai kepala daerah dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi diuji. Saya menilai, selama ini Bupati terlalu sibuk dengan urusan-urusan seremonial dan agenda politik di luar daerah, sehingga lupa bahwa tanggung jawab utamanya adalah memastikan kebijakan kesehatan berjalan efektif di akar rumput. Bupati harus berani turun tangan dengan:
· Mengalokasikan anggaran kesehatan yang lebih besar dan tepat sasaran di APBD, khususnya untuk RSUD Ciawi, bukan sekadar angka di kertas.
· Mendesak percepatan rekrutmen tenaga medis spesialis dan memberikan insentif yang sepadan agar mereka betah bekerja di daerah.
· Melakukan pengawasan langsung dan berkala terhadap kinerja Dirut serta jajaran manajemen RSUD, bukan hanya menunggu laporan tahunan.
· Memberi sanksi tegas jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan signifikan, karena nyawa dan keselamatan warga tidak bisa ditawar.
Jika Bupati terus membiarkan persoalan ini tanpa intervensi konkret, maka keluhan masyarakat bukan lagi sekadar “cacat manajemen rumah sakit,” melainkan sudah masuk kategori kegagalan kepemimpinan daerah dalam melindungi hak dasar rakyatnya.
Saya menyadari bahwa RSUD Ciawi adalah rumah sakit rujukan yang beban kerjanya sangat berat. Namun, hal itu bukanlah alasan, melainkan tantangan yang justru harus dijawab dengan kepemimpinan yang lebih tangguh, baik dari Dirut maupun Bupati.
Kesehatan bukanlah fasilitas tambahan. Ketika seorang ibu hamil harus menunggu berjam-jam atau seorang lansia tidak mendapat obat yang diresepkan, maka di situlah legitimasi kepemimpinan daerah sedang dipertaruhkan. Publik tidak butuh janji manis dalam rapat-rapat internal; publik butuh aksi nyata di lantai dasar rumah sakit.
Melalui narasi ini, saya mengimbau dan menagih janji kinerja kepada:
1. Direktur Utama RSUD Ciawi agar segera membuka ruang audiensi publik secara berkala, merilis progres penanganan empat keluhan utama, dan berani mengevaluasi jajarannya.
2. Bupati Bogor agar berhenti bersembunyi di balik seremoni dan segera menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dengan turun langsung mengawal persoalan ini.
Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata, saya tidak akan ragu untuk mendorong kajian akademis dan advokasi lebih lanjut kepada DPRD Kabupaten Bogor selaku mitra pengawas, serta mengajak publik untuk terus menekan. Karena bagi saya, membela hak kesehatan warga adalah panggilan moral yang tidak bisa ditawar.
Redaksi Energi Juang News
