Peristiwa Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia pada Kamis (29/10/2026) lalu—yang dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad—meninggalkan catatan kelam dalam ruang publik kita. Penyelenggaraan seremoni kebangsaan yang dinodai keterlibatan partisipan dan mahasiswa palsu bukan sekadar persoalan kecerobohan teknis event organizer, melainkan sebuah simptom struktural dari pola kerja kekuasaan kontemporer.
Dalam perspektif sosiologi politik, dinamika ini secara gamblang memperlihatkan bagaimana kekuasaan tidak lagi bekerja secara koersif lewat represi fisik, melainkan bergerak melalui hegemoni simbolik dan manipulasi kesadaran publik.
Filsuf Marxis Perancis, Louis Althusser, dalam karyanya Ideology and Ideological State Apparatuses (1970), membagi instrumen kekuasaan menjadi dua: Repressive State Apparatuses (ISA)—seperti polisi dan militer yang bekerja melalui kekerasan—dan Ideological State Apparatuses (ISA)—seperti lembaga pendidikan, media, dan institusi kebudayaan yang bekerja melalui penanaman keyakinan serta konsensus.
Penunjukan rekam jejak figur pop-culture dan selebritas kenamaan seperti Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden merupakan bentuk nyata dari integrasi instrumen kebudayaan dan media ke dalam Ideological State Apparatuses (ISA). Kekuasaan secara cerdik memanfaatkan modal sosial, popularitas, serta daya pikat figur publik (celebrity politics) untuk mengemas narasi-narasi resmi negara agar tampil ramah, populer, dan mudah diterima oleh segmen pemuda.
Namun, ketika sebuah ajang artikulasi politik generasi muda seperti “Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia” direkayasa dengan melibatkan mahasiswa palsu, fungsi ISA tersebut menjadi makin terang: membentuk kebenaran semu (manufactured consent) dan menghadirkan ilusi bahwa generasi muda serta kelompok intelektual mendukung secara penuh agenda serta arah kebijakan kekuasaan.
Keterlibatan partisipan rekayasa dalam panggung publik tersebut menyingkap apa yang dirumuskan oleh filsuf Jean Baudrillard sebagai simulacra—kondisi di mana realitas telah digantikan oleh tanda, citra, dan rekayasa simbolik yang tidak lagi memiliki basis pada kenyataan objektif. Deklarasi Sumpah Pemuda 2026 tersebut menjelma menjadi sebuah panggung spektakel: sebuah drama kolosal yang mementingkan kemasan estetis dan viralitas di media sosial ketimbang substansi aspirasi kritis pemuda.
Dampak dari praktik semacam ini sungguh destruktif bagi iklim demokrasi. Kekuasaan secara perlahan melakukan depolitisasi terhadap gerakan mahasiswa dan generasi muda. Sumpah Pemuda—yang secara historis lahir dari daya kritis, kebebasan berpikir, dan keberanian intelektual muda—direduksi menjadi sekadar gimmick seremonial dan seremoni performatif.
Melalui cara-cara yang halus (soft power) dan menyenangkan ini, masyarakat dan pemuda dininabobokan. Kesadaran kritis—kemampuan untuk mempertanyakan kebijakan, menuntut akuntabilitas, dan membela keadilan sosial—secara sistematis tumpul. Pemuda yang seharusnya menjadi agent of change dan penyeimbang kekuasaan justru digiring untuk sekadar menjadi penonton atau figuran dalam panggung estetik kekuasaan.
Melanggengkan kekuasaan melalui manipulasi simbolik memang lebih efisien dibanding tindakan represi, karena masyarakat sering kali tidak merasa sedang dikontrol. Kendati demikian, pembongkaran fenomena mahasiswa palsu ini menjadi bukti penting bahwa masyarakat sipil dan daya kritis intelektual belum sepenuhnya mati.
Peristiwa ini harus menjadi alarm keras bagi gerakan publik. Kita perlu menyadari bahwa pembinaan generasi muda tidak boleh terjebak pada banalitas komodifikasi figur publik dan rekayasa opini. Regenerasi bangsa yang sejati menuntut ruang publik yang autentik, dialektika pemikiran yang jujur, serta kebebasan bagi mahasiswa dan pemuda untuk bersuara tanpa rekayasa.
Sudah saatnya kita keluar dari ilusi panggung simulacra yang dihadirkan oleh aparatus ideologi kekuasaan. Menjaga kesadaran kritis adalah syarat mutlak agar demokrasi tidak hancur oleh seremoni semu yang hanya berniat melanggengkan status quo.
Redaksi Energi Juang News
