Transisi energi tak lagi sekadar agenda global di atas kertas, melainkan ujian nyata atas kemandirian energi sebuah bangsa. Di tengah dinamika geopolitik dunia yang tak menentu dan fluktuasi harga minyak mentah global, ketergantungan Indonesia pada bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil adalah celah kerentanan yang harus segera ditutup.
Di titik inilah, langkah inovatif PT PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui pengembangan teknologi co-firing hidrogen pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran, Bali, menemukan momentum sejarahnya. Langkah ini bukan sekadar eksperimen teknologis, melainkan pengejawantahan nyata dari Kemandirian Energi—sebuah cita-cita besar yang berakar kuat pada ajaran Trisakti Bung Karno.
PLTDG Pesanggaran selama ini memegang peranan vital dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Pulau Dewata. Namun, seperti halnya banyak pembangkit berbasis diesel dan gas di Indonesia, ketergantungan pada BBM fosil menghadirkan beban ganda: biaya operasional yang tinggi akibat impor energi dan emisi karbon yang kontradiktif dengan semangat Green Bali.
Melalui pengenalan teknologi co-firing hidrogen—yakni mencampurkan hidrogen hijau (green hydrogen) sebagai bahan bakar pendamping—PLN IP berhasil mengikis konsumsi BBM fosil secara bertahap tanpa perlu mengganti total infrastruktur yang sudah ada (brownfield optimization). Hidrogen yang digunakan diproduksi memanfaatkan energi terbarukan, menjadikan rantai pasok energinya jauh lebih bersih dan rendah emisi.
Secara teknis, inovasi ini menekan Heat Rate dan memperkecil jejak karbon kelistrikan Bali. Namun secara strategis, keberhasilan di Pesanggaran membuktikan bahwa Indonesia mampu menguasai dan mengaplikasikan teknologi energi masa depan berbasis sumber daya lokal.
Jika dibedah melalui lensa akademis, langkah PLN IP ini sangat sejalan dengan konsep Ketahanan dan Kedaulatan Energi (Energy Security and Sovereignty).
Asia-Pacific Energy Research Centre (APERC) telah merumuskan empat pilar ketahanan energi: Availability (ketersediaan), Accessibility (keterjangkauan akses), Affordability (keterjangkauan harga), dan Acceptability (keberlanjutan lingkungan).
Substitusi BBM dengan hidrogen memenuhi pilar Acceptability melalui penurunan emisi greenhouse gas (GHG). Sekaligus memperkuat Availability karena membebaskan pasokan listrik lokal dari gangguan rantai pasok minyak impor.
Dalam kerangka kerja Frank Geels mengenai Multi-Level Perspective (MLP), transisi energi tidak harus dilakukan dengan meruntuhkan seluruh sistem lama secara drastis. Co-firing hidrogen berfungsi sebagai niche innovation yang menembus rezim sosio-teknis berbasis fosil. Ini adalah batu loncatan yang rasional, efisien, dan meminimalkan beban finansial negara (stranded assets).
Lalu, mengapa inovasi di Pesanggaran ini begitu relevan dengan pemikiran Presiden Pertama RI, Ir. Sukarno?
Dalam pidato monumentalnya tahun 1964, Bung Karno meletakkan doktrin Trisakti:
1. Berdaulat dalam politik,
2 .Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri) dalam ekonomi, dan
3. Berkepribadian dalam kebudayaan.
Bung Karno selalu menekankan bahwa kemerdekaan politik tidak akan pernah utuh tanpa kemandirian ekonomi. Dan di era modern saat ini, jantung dari ekonomi adalah energi. Bangsa yang pasokan energinya masih didikte oleh pasar minyak asing sejatinya belum sepenuhnya “Berdikari”.
Ketergantungan Indonesia pada impor BBM fosil adalah bentuk keterikatan baru yang menggerus devisa negara. Ketika PLN IP memanfaatkan teknologi co-firing hidrogen di Pesanggaran, mereka sedang mempraktikkan spirit Berdikari tersebut melalui dua hal:
Pertama, Memanfaalkan Potensi Domestik: Mengubah air dan energi terbarukan lokal menjadi hidrogen, ketimbang membeli minyak dari luar negeri.
Kedua, Penguasaan Teknologi: Membuktikan bahwa anak bangsa tidak sekadar menjadi konsumen teknologi Barat atau Timur, tetapi mampu mengadaptasi dan mengendalikan teknologi tinggi untuk kepentingan nasional.
Sebagaimana Bung Karno pernah mengingatkan dalam amanat pembangunan Gedung Listrik dan Gas pada masa pasca-kemerdekaan: sumber-sumber tenaga alam Indonesia harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa tergantung pada belas kasihan bangsa asing.
Keberhasilan proyek percontohan di PLTDG Pesanggaran tidak boleh berhenti sebagai seremonial belaka. Ini adalah proof of concept yang harus direplikasi ke berbagai PLTDG lain di kepulauan Indonesia, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang selama ini sangat terbebani biaya logistik BBM.
Tentu tantangan masih membentang, mulai dari efisiensi biaya produksi hidrogen (levelized cost of hydrogen), kesiapan regulasi, hingga skema insentif industri. Namun, arah yang dituju oleh PLN Indonesia Power sudah sangat tepat.
Pengembangan co-firing hidrogen di Pesanggaran telah mengirimkan pesan kuat: bahwa Indonesia tidak hanya serius mengejar target Net Zero Emission 2060, tetapi juga sedang merajut kembali cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan mengurangi liter demi liter BBM fosil impor dan menggantikannya dengan hidrogen karya mandiri, kita sedang melangkah mantap menuju kemandirian energi yang sejati—sebuah bangsa yang benar-benar Berdikari di tanah airnya sendiri.
Redaksi Energi Juang News
