Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta- Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor demi membuka keran impor secara luas memicu pro-kontra tajam. Di satu sisi, kebijakan ini disebut akan mempercepat suplai bahan pangan dan menurunkan harga.
Namun di sisi lain, bahaya besar mengintai: ancaman pada keberlangsungan petani lokal, ketergantungan pada negara lain, hingga risiko serbuan produk luar yang lebih murah tapi mematikan industri dalam negeri.
Jika kuota dihapus, Indonesia bisa kebanjiran produk impor, seperti beras, daging, hingga hortikultura, yang bisa menyebabkan harga anjlok. Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyebut ini bisa menjadi “lonceng kematian” bagi petani lokal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras pada 2023 sudah mencapai 3,1 juta ton, tertinggi dalam 25 tahun terakhir—sebuah sinyal bahaya jika kebijakan diperlonggar lebih jauh.
Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah logika ekonomi semata—yaitu menurunkan harga pangan melalui impor—cukup dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis? Indonesia adalah negara agraris yang menyimpan potensi besar dalam produksi pangan. Kebijakan tanpa arah pembangunan jangka panjang dikhawatirkan justru melemahkan daya saing sektor pertanian dan mematikan regenerasi petani muda.
Dalam konteks ini, kita diingatkan kembali pada Trisakti Bung Karno—khususnya soal berdikari dalam ekonomi. Bung Karno pernah menegaskan bahwa bangsa yang besar bukan yang bergantung pada pasar global, tapi yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Masyarakat perlu mencermati isu ini secara kritis, bukan hanya dari sisi harga barang, tetapi dari arah kebijakan pangan nasional, keberlanjutan pertanian lokal, dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Indonesia tidak bisa berdikari jika langkah-langkah pembangunan hanya diarahkan pada efisiensi jangka pendek yang mengorbankan kekuatan lokal.
Penghapusan kuota bukan sekadar soal “murah atau mahal”, tapi tentang kedaulatan. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil hari ini tidak menjadi jerat ekonomi yang memaksa bangsa ini bergantung pada negara lain untuk makan esok hari.
Redaksi Energi Juang News
