Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Lini masa media sosial baru-baru ini diramaikan oleh kabar mengejutkan: sekitar 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan secara massal sejak Juni 2025. Bagi masyarakat kecil, BPJS PBI bukan sekadar kartu berobat ini adalah satu-satunya jalur penyelamat ketika sakit menghampiri. Namun kini, jutaan rakyat kehilangan hak dasar mereka, yaitu akses kesehatan, yang seharusnya menjadi kewajiban negara.
Penonaktifan ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa justru di tengah meningkatnya angka kemiskinan, subsidi kesehatan diputus? Bukankah fungsi negara adalah melindungi yang lemah, bukan justru melepaskan tangan saat mereka paling membutuhkan?
Pemerintah beralasan bahwa data penerima bantuan diperbarui berdasarkan verifikasi Dinas Sosial. Mereka mengklaim hanya mencabut kepesertaan dari warga yang “sudah tidak lagi memenuhi syarat miskin.” Namun persoalannya, sistem pendataan kita sering kali lemah, lambat, dan tidak akurat. Berapa banyak rakyat yang benar-benar masih miskin, namun dianggap “sudah mampu” hanya karena data administratif yang tidak pernah diperbarui?
Lebih ironis lagi, Indonesia bukan negara miskin. Sumber daya alam melimpah—dari tambang emas, batu bara, sawit, hingga cadangan nikel yang diburu dunia. Tapi kekayaan ini seolah hanya mengalir pada segelintir elite dan perusahaan besar. Sementara rakyat kecil harus berjuang membayar iuran kesehatan yang bahkan seringkali di luar kemampuan mereka.
Ini membawa kita pada pertanyaan penting: Apakah subsidi adalah solusi yang tepat?
Subsidi seharusnya bukan sekadar alat politik populis yang dicabut dan dipasang sesuka hati. Subsidi adalah bentuk keadilan sosial, upaya negara untuk menyeimbangkan ketimpangan. Namun, di Indonesia, subsidi seringkali dipandang beban anggaran, bukan investasi untuk kesejahteraan rakyat. Akhirnya, pemerintah lebih sibuk mencoret data penerima bantuan daripada memastikan semua warganya mendapatkan perlindungan dasar.
Di sisi lain, sistem BPJS yang mensyaratkan rakyat menjadi “buruh formal” untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang baik juga menciptakan jebakan sosial baru. Banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal, mulai dari pedagang kecil, petani, hingga ojek online. Mereka ini justru yang paling rentan, namun sering kali tercecer dari sistem. Saat negara membatasi akses dengan alasan administrasi, mereka semakin tersisih.
Indonesia harusnya belajar dari negara-negara dengan sistem kesehatan universal. Bukan menunggu rakyat membuktikan diri mereka miskin, tetapi menjamin semua warga negara tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk hidup sehat. Apakah Indonesia terlalu miskin untuk ini? Tentu tidak. Indonesia hanya terlalu tidak adil dalam membagi kekayaan.
Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia bukan semata kekurangan uang, tetapi mentalitas dalam memprioritaskan siapa yang harus dilindungi. Selama kebijakan masih memandang rakyat kecil sebagai beban, bukan sebagai pemilik sah kekayaan negeri ini, maka kisah penonaktifan massal seperti ini akan terus berulang.
Redaksi Energi Juang News
