Oleh : Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Kemiskinan di Indonesia kembali menjadi perdebatan setelah muncul perbedaan mencolok antara angka yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Awal April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara itu, data BPS per September 2024 mencatat angka kemiskinan hanya 8,57% atau 24,06 juta jiwa. Perbedaan yang sangat besar ini memunculkan pertanyaan: mana yang sebenarnya mencerminkan kondisi Indonesia?
Di balik perbedaan angka ini, tersimpan sebuah realita yang sering kali tidak disadari publik. Bank Dunia menggunakan standar internasional, yakni US$6,85 PPP per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas, seperti Indonesia. Konversi pada 2024 setara dengan sekitar Rp41.058 per hari per orang.
Sementara BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, dengan garis kemiskinan nasional per kapita pada Rp595.242 per bulan atau sekitar Rp19.841 per hari. Inilah sebabnya mengapa data Bank Dunia selalu tampak lebih tinggi: mereka mengukur dengan standar yang lebih berat dan menyesuaikan dengan daya beli global, bukan kebutuhan minimal di Indonesia.
Persoalan kemiskinan di Indonesia memang tidak bisa dibaca hanya dari persentase. Permainan angka ini sering kali meninabobokan, seolah kemiskinan sudah ditekan padahal jutaan orang masih hidup dalam kondisi yang nyaris tak berjarak dari garis kemiskinan.
Bank Dunia melihat gambaran besar: apakah pendapatan masyarakat cukup untuk menjalani hidup yang layak dalam konteks ekonomi dunia. Sementara BPS fokus pada kebutuhan pokok dalam konteks lokal. Keduanya tidak salah, tetapi harus dipahami secara utuh.
Lebih dalam, data BPS per September 2024 justru memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih berada di zona rawan. Hanya 17,25% (48,41 juta jiwa) yang benar-benar berada di kelas menengah. Sekitar 138 juta jiwa (49,29%) masih tergolong “menuju kelas menengah” dan rentan jatuh miskin jika ekonomi terguncang. Bahkan, kelompok rentan miskin berjumlah 24,42% (68,51 juta jiwa), hampir tiga kali lipat dari angka kemiskinan resmi.
Ini adalah potret rapuh yang sering tidak tampak dalam statistik sederhana. Seseorang yang pengeluarannya hanya Rp20 ribu per hari secara statistik belum tentu dikategorikan miskin, tetapi apakah mereka bisa hidup layak? Jawabannya tidak selalu. BPS sendiri menegaskan bahwa garis kemiskinan adalah rata-rata rumah tangga, bukan individu. Menggunakan angka per orang tanpa mempertimbangkan realitas rumah tangga justru menyesatkan pemahaman publik.
Kita juga harus mengingat bahwa kelas atas di Indonesia hanya 0,46% atau sekitar 1,29 juta jiwa. Kesenjangan ini nyata dan semakin membesar. Pemerintah harus mulai fokus pada kebijakan yang tidak sekadar mengurangi angka kemiskinan, tetapi menguatkan kelas menengah agar tidak rapuh ketika krisis melanda.
Kemiskinan di Indonesia bukan hanya tentang siapa yang di bawah garis, tetapi juga tentang seberapa banyak yang hidup “nyaris” di bawah garis itu. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam ilusi statistik.
Redaksi Energi Juang News
