Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Fenomena migrasi besar-besaran penjual dari Tokopedia ke TikTok Shop tak bisa hanya dilihat sebagai sekadar dinamika bisnis. Di balik pergeseran ini, ada ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi digital Indonesia, jika kita abai terhadap siapa yang menguasai pasar dan data konsumen kita.
TikTok Shop kini beroperasi kembali lewat kemitraan dengan Tokopedia. Layanannya yang lebih agresif, interaktif, dan menguntungkan berhasil menarik hati para penjual.
TikTok menawarkan konsep shoppertainment yang menggabungkan hiburan dan belanja. Platform ini menggunakan algoritma canggih untuk memicu impulse buying melalui live selling dan promosi masif.
Dibandingkan Tokopedia, TikTok Shop tampil lebih lincah dan sesuai dengan kebiasaan digital Gen Z dan milenial. Penjual pun melihat peluang lebih besar untuk menjangkau pasar baru tanpa harus bertarung di halaman pencarian penuh pesaing. Mereka tak lagi mengandalkan deskripsi produk, tapi menjual lewat narasi, interaksi, dan gaya hidup. Ini bukan sekadar jualan, ini soal menciptakan experience.
Namun di balik keunggulan layanan ini, ada pertanyaan yang harus kita renungkan bersama: siapa sebenarnya yang kini mengendalikan ekosistem e-commerce kita?
Apakah kita nyaman saat platform asing yang kantornya ribuan kilometer dari tanah air menguasai jalur distribusi, data konsumen, dan bahkan pola konsumsi masyarakat Indonesia?
Perlu diingat, TikTok Shop sempat dilarang beroperasi secara langsung karena dianggap melanggar aturan perdagangan. Kini, dengan kemitraan strategis bersama Tokopedia (di bawah naungan GoTo), TikTok Shop kembali lewat jalur legal yang cerdas, namun tetap menyisakan kegamangan: siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa?
Bung Karno pernah menggaungkan prinsip Berdikari: berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip itu kini terasa samar di tengah derasnya dominasi platform digital asing. Kita bukan anti-investasi luar, tetapi kedaulatan digital bukan soal nasionalisme kosong, melainkan soal keberanian mengatur arah ekonomi kita sendiri.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam fenomena ini. Regulasi seperti Permendag 31/2023 patut diapresiasi sebagai bentuk intervensi untuk menjaga keseimbangan pasar. Namun, pengawasan dan penegakan hukum harus lebih progresif dan adaptif. Jangan sampai aturan hanya menjadi formalitas yang bisa dilewati lewat celah kemitraan bisnis.
Lebih dari itu, pemerintah dan pelaku lokal harus berani berinovasi. Kita tak bisa bersaing dengan TikTok Shop hanya dengan promo diskon dan cashback. Kita butuh platform lokal yang punya semangat ekonomi gotong royong, namun dengan teknologi kelas dunia.
Migrasi penjual dari Tokopedia ke TikTok Shop bukan hanya soal layanan yang lebih baik, tetapi juga tentang siapa yang menyediakan layanan itu. Dan dalam jangka panjang, kita harus bertanya: apakah kita ingin menjadi pasar yang dikuasai, atau negara yang berdaulat dalam dunia digital?
Redaksi Energi Juang News
