Energi Juang News, Jakarta— Kebijakan kontroversial yang diusulkan oleh anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, mengenai vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Usulan ini dianggap tidak etis dan melanggar hak asasi manusia.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa vasektomi dapat menjadi solusi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan.
Ia mengatakan, “Kalau kita tidak mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka akan sulit bagi negara untuk memberikan kesejahteraan.”
Namun, usulan ini mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan yang tidak beretika dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Ia menegaskan, “Memaksakan seseorang untuk melakukan vasektomi sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi.”
Selain itu, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, juga menyatakan keprihatinannya terhadap usulan tersebut. Ia mengatakan, “Kebijakan semacam ini berpotensi melanggar hak atas kesehatan reproduksi dan hak untuk menentukan jumlah anak.”
Di sisi lain, Dedi Mulyadi tetap bersikukuh dengan usulannya. Ia berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan overpopulasi. “Kita harus berani mengambil langkah tegas demi masa depan bangsa,” ujarnya.
Namun, banyak pihak yang menilai bahwa solusi tersebut bukanlah jalan yang tepat. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan menghormati hak individu dalam mengatasi masalah kependudukan dan kemiskinan.
Ada lima syarat, diantaranya, vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam.
Kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.
Ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula.
Keempat, tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya.
Kelima, vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap.
“Sampai saat ini hukum keharaman vasektomi tetap berlaku. Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma.
Karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.
Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia,” katanya, Rabu (30/4/2025).
Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.
Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.
Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.
“Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” ungkapnya.
Redaksi Energi Juang News
