Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta- Di tengah hiruk-pikuk demokrasi Indonesia, premanisme tetap eksis sebagai fenomena yang kompleks dan berakar dalam sejarah panjang bangsa ini. Lebih dari sekadar tindakan kriminal, premanisme telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang memengaruhi dinamika politik dan sosial masyarakat.
Dari Vrijman ke Preman: Evolusi Sosial yang Terlewatkan
Istilah “preman” berasal dari kata Belanda vrijman, yang berarti “orang bebas”. Pada masa kolonial, vrijman merujuk pada individu yang tidak terikat kontrak kerja dengan VOC, namun tetap berada dalam lingkup pengaruh perusahaan dagang tersebut. Seiring waktu, istilah ini mengalami pergeseran makna, dari status sosial menjadi identitas yang terkait dengan kekerasan dan kriminalitas.
Dalam konteks Indonesia, premanisme tidak hanya muncul sebagai bentuk kejahatan jalanan, tetapi juga sebagai respons terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural. Fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam menyediakan keadilan dan keamanan bagi seluruh warganya.
Politik Jatah Preman: Simbiosis Kekuasaan dan Kekerasan
Ian Douglas Wilson, dalam bukunya Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru, mengungkapkan bagaimana elite politik memberikan “jatah” kepada aktor kekerasan sebagai imbalan atas loyalitas mereka. Dalam sistem ini, kekerasan bukan lagi dianggap sebagai kekacauan, melainkan sebagai alat yang diatur dengan cermat untuk mempertahankan kekuasaan.
Praktik ini telah berlangsung sejak era Orde Baru, di mana organisasi-organisasi massa dan kelompok preman digunakan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu. Hingga kini, relasi antara kekuasaan dan premanisme masih terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari pengamanan proyek hingga intimidasi terhadap lawan politik.
Romantisasi Premanisme: Budaya Populer dan Legitimasi Sosial
Budaya populer Indonesia sering kali meromantisasi sosok preman sebagai “jagoan” atau “pahlawan rakyat”. Film, lagu, dan cerita rakyat menggambarkan mereka sebagai figur yang melindungi masyarakat dari ketidakadilan, meskipun menggunakan cara-cara kekerasan.
Romantisasi ini berkontribusi pada legitimasi sosial premanisme, membuat masyarakat lebih menerima keberadaan mereka. Akibatnya, upaya pemberantasan premanisme menjadi semakin sulit, karena masyarakat sendiri tidak sepenuhnya menolak keberadaan preman dalam kehidupan sehari-hari.
Apakah Premanisme Bisa Diberantas?
Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: apakah premanisme bisa diberantas sepenuhnya, atau hanya bisa dikendalikan? Menghapus premanisme berarti mengubah struktur sosial dan politik yang telah lama mengakar. Ini bukan tugas yang mudah, mengingat premanisme telah menjadi bagian dari sistem kekuasaan itu sendiri.
Namun, bukan berarti kita harus menyerah. Langkah-langkah seperti penegakan hukum yang adil, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan budaya populer dapat menjadi awal untuk mengurangi pengaruh premanisme. Lebih penting lagi, kita perlu membongkar relasi antara kekuasaan dan kekerasan yang menjadi dasar dari premanisme itu sendiri.
Premanisme bukan sekadar masalah kriminalitas, tetapi cerminan dari kegagalan sistemik dalam menyediakan keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Untuk mengatasinya, diperlukan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan politik Indonesia. Apakah kita siap untuk menghadapi tantangan ini?
Redaksi Energi Juang News
