Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
Pemerataan infrastruktur sering kali diposisikan sebagai “kitab suci” pembangunan dalam narasi birokrasi kita, sebuah mantra yang dirapal untuk meyakinkan publik bahwa konektivitas antarwilayah sedang berada dalam kondisi prima.
Namun, peristiwa Sejarah Kelam Mudik 2026 yang menyaksikan lumpuhnya akses Jambi-Palembang hingga 16 jam akibat kecelakaan beruntun memberikan kita sebuah anomali spasial yang menarik untuk dibedah secara akademis. Bagaimana mungkin sebuah perjalanan yang secara teoritis hanya memakan waktu 60 menit melalui jalan tol jika sudah tersambung sempurna harus berubah menjadi nestapa setengah hari bagi para pemudik yang terjebak di jalur arteri yang kelelahan?
Kementerian Perhubungan, di bawah mandat efisiensi anggaran periode kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah sedang menari di atas tali tipis antara ambisi pembangunan dan keterbatasan fiskal yang nyata. Data menunjukkan adanya upaya pembukaan jalur fungsional sepanjang 77,55 km di ruas Palembang-Betung sebagai solusi instan.
Namun, dalam perspektif konektivitas wilayah, jalur fungsional ini tak ubahnya sebuah “plaster” pada luka yang menganga. Sarkasme lembutnya adalah kita sangat mahir membuka jalur darurat saat Lebaran, namun seolah sangat “fungsional” pula dalam melupakan bahwa tanpa penyelesaian tulang punggung Tol Trans-Sumatera yang utuh, titik-titik mati atau bottlenecks hanya akan berpindah dari satu gerbang tol ke jalan lintas yang sempit, bukan menghilang.
Tragedi Jambi-Palembang adalah bukti otentik bahwa ketika infrastruktur modern dipaksakan bertemu dengan titik penyumbat di jalan arteri yang belum terbenahi, hasilnya bukan percepatan, melainkan akumulasi risiko fatalitas. Kondisi ini diperparah oleh penurunan daya beli masyarakat yang tercermin dalam Hasil Survei Badan Kebijakan Transportasi 2026, di mana pergerakan nasional menyusut menjadi 143,9 juta orang.
Penurunan ini, yang secara eufemisme sering disebut sebagai “penyesuaian ekonomi,” seharusnya memberikan ruang napas bagi beban jalan kita. Namun, kenyataannya tetap sama: kemacetan ekstrem tetap menjadi tamu rutin. Pemerintah tampak lebih sibuk menggelontorkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp 12,83 triliun, termasuk diskon tarif tol senilai Rp 200 miliar, ketimbang memastikan standar keselamatan di jalur-jalur non-tol yang minim penerangan dan rambu.
Eksistensi travel gelap dan tingginya angka pelanggaran bus wisata mencapai 62 persen berdasarkan temuan rampcheck di Jawa Tengah adalah indikator kegagalan negara dalam menyediakan angkutan publik yang reliabel dan aman. Masyarakat di Sumatera tidak memilih travel gelap karena hobi bertaruh nyawa, melainkan karena angkutan perdesaan telah punah dan regulasi bus AKAP yang kaku hanya melayani terminal tipe A.
Sementara itu, kebijakan pembatasan logistik selama sepuluh hari hanyalah solusi jangka pendek yang mengabaikan fakta bahwa biaya logistik kita tetap mahal karena ketergantungan pada jalan raya untuk jarak lebih dari 1.500 km, yang seharusnya menjadi ranah transportasi laut.
Menteri Perhubungan mungkin merasa puas dengan angka kepuasan publik di masa lalu, namun narasi keberhasilan tersebut kehilangan maknanya di hadapan pemudik yang terjebak di tengah laka beruntun akibat infrastruktur yang “nanggung.
Pembangunan infrastruktur bukan sekadar deretan angka kilometer aspal yang diresmikan di depan kamera untuk memenuhi target politik. Ia adalah tentang integritas sistem dari hulu ke hilir. Selama konektivitas antarprovinsi di Sumatera masih menyisakan celah di mana akses bisa lumpuh total hanya karena satu insiden teknis, maka istilah “pemerataan” masih bersifat kosmetik dan jauh dari realitas fungsional yang diharapkan masyarakat.
Redaksi Energi Juang News
